Ada Apa Basaria Panjaitan Berkunjung ke SBD?

WAKIL Ketua KPK, Basaria Panjaitan, berkunjung ke Kabupaten Sumba Barat Daya, beberapa waktu yang lalu. Kedatangan Basaria ini, untuk memenuhi undangan  diskusi bertajuk "Membangun Integritas di NTT", yang diselenggarakan oleh KNPI SBD yang diketuai Ibu Ratu Wulla Talu, ST.  Diskusi ini dihadiri oleh  para Bupati sedaratan Sumba bersama Ketua dan anggota DPRD, pimpinan SKPD SBD, para camat dan kepala desa se-Kabupaten SBD.

Dalam kesempatan tersebut, Basaria mengatakan, langkah pertama untuk penanganan tindakan korupsi adalah pencegahan dibanding tindakan represif lainnya. Dalam birokrasi, lanjut Basaria, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, paling utama itu transparansi. "Di tingkat apapun pengelolaan harus terbuka. Masyarakat punya hak untuk mengetahui dana yang dikelola pemerintah daerah dan peruntukkannya," tandasnya.

Khusus kepada para kepala desa, Basaria menyampaikan himbauan, "Dana Desa adalah rejeki bagi pembangunan desa karena itu bukan untuk membuat pagar rumah atau membeli keperluan pribadi kepala desa dan jangan mau dipotong oleh siapapun."

          Lebih jauh, Basaria mengatakan, untuk memudahkan dalam pengawasan di seluruh Indonesia diterapkan e-planning, aplikasi untuk semua perencanaan dimasukkan ke dalam sistem, bahkan juga e-budgeting (penganggaran) sebagai bentuk kontrol dengan menggunakan kontrol dari LKPP. Ketika ia menayangkan kondisi penjara di tahanan KPK, khusus terpidana korupsi, secara berseloroh Basaria menyampaikan, bahwa maksud kedatangan mereka ke SBD agar jangan sampai dari SBD menjadi penghuni ruangan yang ditonton itu.

Selaku tuan rumah, Bupati Sumba Barat Daya, Markus Dairo Talu, SH, menyambut baik kegiatan yang sangat bermanfaat untuk membuka pemikiran semua elemen yang terkait langsung dengan pembangunan khususnya perencanaan dan penganggaran.  Bupati MDT mengapresiasi KNPI  SBD yang menginisiasi kegiatan diskusi ini, "Semoga kegiatan diskusi ini memberi kontribusi bagi pembangunan manusia di NTT khususnya SBD," harap MDT.

arsip

Sementara Ratu Wulla, dalam sapaan pembukaannya, menyampaikan motivasi KNPI untuk menyelenggarakan diskusi itu. "Sebagai kader yang memiliki rasa tanggung jawab untuk saling memberi informasi dan masukan dalam proses pembangunan," tegasnya. Selain itu, lanjutnya, didorong oleh Nawa Cita Presiden Jokowi yang ke-3, membangun dari pinggiran dengan perhatian pembangunan nasional ke Indonesia Timur termasuk NTT, juga memberi pemikiran untuk ikut dalam mempersiapkan kader-kader muda potensial. KNPI sebagai wadah kepemudaan, tambahnya, menjadi laroratorium kader yang juga memiliki tanggung jawab untuk membangun seruan-seruan moral dan diskusi dalam segala keterbatasan wewenang.

Diskusi tersebut memancing banyak pertanyaan dari peserta khususnya para Bupati se-Sumba, bahkan peserta secara keseluruhan. Hampir senada, ke-4 bupati daratan Sumba itu, mempertanyakan pernyataan Wakil Ketua KPK menyangkut gratifikasi dalam segala macam bentuk. Dipertanyakan karena ada kebiasaan dalam budaya Sumba untuk memberi cinderamata berupa kain tenun ikat bahkan hewan seperti babi atau kuda kepada kepala daerah dalam kunjungan ke masyarakat, sebagai wujud penghormatan dan penghargaan.

 Menanggapi pertanyaan para bupati itu, Basaria menegaskan, agar semua itu harus diatur, tidak menjadi pengecualiaan dengan alasan adat istiadat. Sebagai tindaklanjutnya, maka diadakan rapat tertutup bersama para Kepala Bappeda dan Inspektorat se-Sumba.