Mohon tunggu...
Oom Roes
Oom Roes Mohon Tunggu... -

Lahir dan besar di Solo, sekolah di FE Undip Semarang dan University of Oregon, AS, bekerja di Bank BRI sampai tahun 2002, sekarang tinggal di Bintaro Jaya, Tangerang. Twitter @roesharyanto FB: Oom Roes

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

He Ahok: Tertibkan Daku, Kau Kusabot

23 September 2012   04:03 Diperbarui: 24 Juni 2015   23:53 1610
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
1348383698623240002

[caption id="attachment_213998" align="aligncenter" width="591" caption="Ahok : sumber lensaindonesia.com"][/caption] Beberapa hari yang lalu Posma Siahaan menulis dalam Kompasiana dua pertarungan besar yang menanti Jokowi-Ahok. Saya melihat masih ada satu lawan lagi yang harus dihadapi Jokowi-Ahok, yaitu Birokrasi Pemda DKI. Dalam beberapa kesempatan Ahok selalu menekankan bahwa kalu dia terpilih maka akan diprioritaskan upaya untuk me-reformasi birokrasi.  Mengutip kritikan JJ Rizal, Sejarawan UI, bahwa birokrasi DKI itu sudah seperti mandor kawat, kerjanya kendor korupsinya kuat. Berdasarkan data Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) , Pemprov DKI Jakarta menjadi urutan pertama sebagai Pemda terkorup, dinilai gagal dalam menerapkan reformasi birokrasi.   Dan ini telah berlangsung puluhan tahun. Gubernur sudah berganti berkali-kali tetapi tidak pernah ada pembenahan. Mungkin kalah dengan masalah-masalah lain yang lebih mendesak seperti, kemacetan, banjir, kakilima, penggusuran dls. Beberapa hal yang perlu dipahami tentang reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, mengurangi KKN, mencegah pemborosan dan meningkatkan kinerja pemerintahan. Dua daerah yang dinilai berhasil menjalankan reformasi reformasi birokrasi adalah kabupaten Sragen dan kota Solo. Dua daerah ini berhasil mengintergrasikan seluruh proses pelayanan perijinan dalam satu sistem dan dapat diakses pemohon ijin secara on-line. Pelayanan perijinan dijamin tidak lebih dari 6 hari, pembuatan KTP hanya 1 jam. Pungli bisa dikurangi  dengan drastis. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen politik pimpinan, reformasi SDM, business reengineering proses pelayanan, perampingan struktur organisasi, reformasi peraturan perundang-undangan, reformasi pengawasan dan akuntabilitas dan reformasi mindset, kultur dan mental. Jadi, reformasi birokrasi tidak sesederhana dengan hanya menaikkan remunerasi para birokratnya. Jauh lebih luas dan kompleks daripada sekedar menaikkan gaji. Tantangan terberat dalam reformasi birokrasi adalah mengubah budaya kekuasaan dalam birokrasi, yaitu mengubah kebiasaan atau praktek-praktek lama. Gaya hidup pejabat yang sudah terlanjur tinggi dengan gaji yang kecil, disisi lain mereka mempunyai kekuasan, memaksa harus mencari tambahan dari birokrasi. Para birokrat ini telah lama hidup dalam comfort zone, sehingga setiap perubahan yang akan mengganggu kenyamanannya akan ditentang dengan keras. Walaupun Ahok sangat menggebu-gebu ingin segera me-reformasi birokrasi DKI, tetapi dia tidak boleh grusa-grusu (tergesa-gesa, asal-asalan) melakukan gebrakan-gebrakan.  Salah-salah seluruh birokrasi DKI bisa men-sabot setiap program yang akan dijalankan. Beberapa tip yang dapat saya berikan kepada Ahok selaku pemimpin baru agar managemnt of change ini bisa berjalan lancar:

  1. Pelajari medan. Identifikasi pejabat atau aparat yang mau diajak melakukan perubahan. Pejabat yang bodoh tapi mau maju lebih baik daripada pejabat pinter tapi mentalnya sudah sangat korup. Ditempat lain kita sering harus mempelajari nilai-nilai dan ekspektasi yang berkembang dari bawahan kita. Untuk DKI tidak perlu lagi, karena nilai dan ekpektasi mereka hanya satu, yaitu mencari kekayaan sebanyak mungkin dari birokrasi.
  2. Didalam masa orientasi jangan terlalu menonjolkan "what you want" tetapi lebih ke  "what you are". Tujuannya agar dalam waktu pendek segera timbul ikatan pribadi, sehingga mudah mengajak mereka untuk melakukan perubahan.
  3. Jangan mudah tergoda untuk melakukan perubahan hal-hal kecil yang secara drastis mengganggu kenyamanan mereka dan menimbulkan resistensi, misalnya soal absensi, cara berpakaian, cara bersikap, cara bicara dll. Ingat, pegawai kecil memang dinilai dari perilakunya, tetapi pegawai menengah keatas dinilai dari kinerjanya. Jangan mudah mencari sensasi seperti Dahlan Iskan. Ingatkan Jokowi untuk tidak secara serta-merta meng-copy apa yang dilakukan di Solo.
  4. Jadilah bagian dari mereka, get a membership. Keberhasilan manajemen Jokowi di Solo karerna bawahan tidak merasa Jokowi sebagai orang asing, tetapi dia sudah menjadi bagian dari mereka. Sekali anda diterima  mudah untuk menanamkan nilai-nilai baru.

Permasalahan  Jakarta sangat kompleks dan untuk beberapa isue sangat struktural sifatnya. Dalam waktu 100 hari jangan mengharapkan terlalu banyak perubahan. Beri waktu yang cukup kepada Jokowi-Ahok untuk melaksankan tugasnya denga baik. Kawal DPRD DKI agar tidak ikut-ikutan men-sabot program-program Jokowi-Ahok. Akhirnya saya ucapkan selamat bekerja, semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk kepada kalian berdua.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun