Gaya kepemimpinan Presiden BJ Habibie

B.J. Habibie, juga dikenal sebagai Bacharuddin Jusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia, pada tanggal 25 Juni 1936. Ia adalah seorang insinyur, ilmuwan, dan politikus dari Indonesia yang memimpin negara sebagai presiden ketiga dari tahun 1998 hingga 1999. Sekolah awal Habibie diterima di Indonesia, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Jerman. Di Technische Hochschule di Aachen, Jerman, yang sekarang menjadi Universitas Teknik, Habibie mengenyam pendidikan universitas di bidang teknik. Dia memperoleh gelar di bidang teknik dan fokus pada teknik penerbangan dan kedirgantaraan. Habibie dipekerjakan oleh perusahaan pesawat Jerman Messerschmitt-Bölkow-Blohm berkat kompetensinya di bidang teknik penerbangan (Adityarani, 2012). 

B.J. Habibie adalah presiden Indonesia pada saat negara mengalami fase perubahan politik dan demokrasi yang substansial. Habibie mengambil alih kekuasaan pada tahun 1998 ketika Presiden Suharto mengundurkan diri, dan dia ditugasi memimpin bangsa ke arah yang lebih demokratis dan inklusif. Dedikasi Habibie untuk mempromosikan transparansi politik dan institusi demokrasi adalah salah satu prinsip utama pemikiran strategisnya. Ia melihat perlunya menghapus undang-undang yang menindas yang telah lama membungkam kebebasan politik Indonesia. Habibie memimpin upaya penghapusan undang-undang termasuk UU Subversi dan UU Ormas sebagai bagian dari program reformasinya.

Aksiaksi ini merupakan pemutusan dari norma-norma otoriter di masa lalu dan menunjukkan komitmen Habibie untuk membangun sebuah setting di mana orang dan kelompok dapat secara terbuka mengungkapkan pikiran mereka, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik tanpa takut akan pembalasan atau persekusi (Aspinall, 2007).

Selain itu, Habibie membuat langkah penting untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil di Indonesia. Dia adalah kekuatan pendorong di balik pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan reformasi pemilu yang dimaksudkan untuk meningkatkan keterbukaan dan keterlibatan warga. Rakyat Indonesia mendapat kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka melalui proses pemilu yang adil pada tahun 1999 berkat reformasi ini, yang membantu mempersiapkan jalan bagi pemilu demokratis pertama di negara ini. Negara menjadi lebih demokratis sebagai hasil dari pemikiran strategis Habibie dalam mendukung pemilihan umum yang bebas dan adil, yang memberikan kesempatan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik (Hamada & Agrawal, 2021).

Pembelajaran dari Pemikiran Strategis B.J. Habibie

• Kepemimpinan Visioner Kepemimpinan B.J. Habibie ditandai dengan pemikirannya yang visioner dan pentingnya memiliki visi yang jelas untuk kemajuan bangsa. Sepanjang karirnya, Habibie menekankan perlunya Indonesia memperjuangkan kemajuan teknologi dan industrialisasi sebagai penggerak utama pembangunan nasional.
• Kemandirian Teknologi Kemandirian teknologi adalah komponen kunci dari pemikiran strategis Habibie dan faktor kunci dalam kemajuan negara. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan menjamin pertumbuhan jangka panjang bangsa, beliau memahami bahwa mengurangi ketergantungan Indonesia pada teknologi asing dan mengembangkan keahlian dalam negeri sangat penting (Cribb & Kahin, 2005).

Transisi Demokrasi Dalam perencanaan strategisnya selama masa kepresidenannya, Habibie menekankan pentingnya reformasi politik dan transisi demokrasi, serta pentingnya pemerintahan yang inklusif dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Ia memahamibahwa untuk mewujudkan masyarakat demokratis di Indonesia, perlu dibangun suasana yang menghargai prinsipprinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keterbukaan politik (Richmond & Franks, 2012).

Pelajaran kepemimpinan yang penting dapat dipelajari dari dedikasi Habibie terhadap kemandirian teknologi. Pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendorong kemajuan teknologi dan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dengan memprioritaskan investasi dalam penelitian, inovasi, dan pendidikan. Sudut pandang strategis ini konsisten dengan gagasan "pandangan ke depan strategis", yang menekankan perlunya para pemimpin untuk meramalkan masalah potensial dan mengembangkan strategi yang akan mengatur negara mereka untuk kesuksesan jangka panjang. Selain itu, pemikiran strategis Habibie memperhitungkan reformasi politik dan pergeseran menuju demokrasi, menunjukkan apresiasinya terhadap pentingnya pemerintahan yang inklusif dan transparansi politik. Dedikasinya terhadap nilai-nilai demokrasi ditunjukkan dengan dimulainya proses demokrasi seperti pencabutan undang-undang yang menindas dan memfasilitasi pemilu yang bebas dan adil. Gagasan tentang "kepemimpinan politik strategis", yang menekankan kemampuan seorang pemimpin untuk menegosiasikan lanskap politik yang kompleks, mendorong partisipasi warga negara, dan mempromosikan perubahan demokratis, konsisten dengan kepemimpinan strategis Habibie.