Di era transformasi teknologi, perkembangan digital memberikan banyak peluang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, di sisi lain, transformasi ini juga memunculkan kesenjangan digital yang signifikan. Kesenjangan digital dapat dipahami sebagai perbedaan dalam akses, kemampuan, dan pemanfaatan teknologi digital di antara kelompok masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi karena keterbatasan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi sosial-ekonomi, literasi digital, dan lokasi geografis.
 Kesenjangan digital berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pembangunan sosial. Sebagai contoh, anak-anak di wilayah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap perangkat teknologi dan internet dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil. Ketimpangan ini memengaruhi kemampuan belajar mereka dan pada akhirnya menciptakan perbedaan peluang di masa depan (Prasepta et al., 2024). Selain itu, di sektor ekonomi, usaha kecil dan menengah (UMKM) yang berada di daerah terpencil sering kali kesulitan untuk bersaing karena kurangnya akses terhadap teknologi yang mendukung (Mahendro et al., 2024).
 Oleh karena itu, kesenjangan digital menjadi tantangan besar yang harus diatasi agar transformasi teknologi dapat membawa manfaat yang merata. Pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang inklusif, seperti meningkatkan infrastruktur internet di daerah terpencil, memberikan pelatihan literasi digital, serta mendorong pemanfaatan teknologi yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat (Fadilla,2020) Dengan langkah-langkah ini, kesenjangan digital tidak hanya dapat diminimalkan, tetapi juga membuka peluang baru untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara di era digital.
 Transformasi teknologi telah menjadi katalis utama dalam perubahan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Di Indonesia, perkembangan digital terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pertumbuhan ini tidak selalu seimbang, menciptakan kesenjangan digital yang mencolok. Sebagian besar infrastruktur teknologi terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah pedesaan dan terpencil sering kali tertinggal dalam hal akses dan pemanfaatan teknologi. Ketimpangan ini bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga menjadi penghalang bagi pembangunan yang inklusif dan merata.
 Pada sektor pendidikan, kesenjangan digital terlihat dari perbedaan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah-sekolah di wilayah perkotaan dibandingkan dengan daerah terpencil. Di kota-kota besar, penggunaan teknologi seperti komputer dan akses internet telah menjadi bagian integral dari proses belajar-mengajar. Sementara itu, di pedesaan, banyak siswa yang bahkan belum memiliki perangkat dasar untuk mendukung pembelajaran digital (Subekti et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat menjadi pedang bermata dua memberi peluang bagi sebagian pihak tetapi memperlebar kesenjangan bagi pihak lain yang tidak memiliki akses yang sama.
 Dalam bidang ekonomi, transformasi digital membawa keuntungan besar bagi pelaku usaha yang mampu mengadopsi teknologi modern. UMKM di wilayah perkotaan, misalnya, dapat dengan mudah menggunakan platform e-commerce atau media sosial untuk memperluas pasar mereka. Sebaliknya, UMKM di daerah pedesaan sering kali terbatas oleh minimnya infrastruktur dan kurangnya literasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa pendampingan berbasis teknologi rendah biaya dapat membantu UMKM di pedesaan untuk meningkatkan daya saing mereka (Subekti et al., 2024). Namun, program-program seperti ini masih membutuhkan perluasan dan kesinambungan agar dampaknya lebih terasa secara luas. Selain itu, fenomena kesenjangan digital juga memunculkan tantangan baru dalam konteks sosial dan budaya.
 Perbedaan akses terhadap informasi digital dapat memperkuat ketimpangan sosial, karena kelompok yang memiliki akses terbatas cenderung terisolasi dari peluang-peluang baru. Di sisi lain, percepatan transformasi teknologi sering kali tidak disertai dengan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi perubahan tersebut. Menurut saya, ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik dalam mengatasi kesenjangan digital tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan literasi digital dan pemberdayaan masyarakat lokal.
 Melihat perkembangan yang ada, saya berpendapat bahwa kesenjangan digital di Indonesia harus segera diatasi melalui kolaborasi semua pihak. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur digital di daerah terpencil, sementara sektor swasta dapat berkontribusi melalui inovasi teknologi yang terjangkau. Di sisi lain, masyarakat juga harus didorong untuk mengembangkan keterampilan digital agar mampu bersaing di era teknologi. Dengan pendekatan yang terpadu, transformasi teknologi tidak hanya akan mempercepat pembangunan, tetapi juga menciptakan keadilan sosial yang lebih baik di seluruh Indonesia.
 Kesenjangan digital tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi. Di sektor pendidikan, siswa di daerah terpencil seringkali kesulitan mengakses materi belajar digital (Subekti et al., 2024). Dalam bidang ekonomi, UMKM di pedesaan menghadapi kendala besar untuk bertransformasi ke arah digital. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kesenjangan digital di Indonesia adalah ketimpangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan perbedaan kondisi sosial-ekonomi (Fadilla, 2020). Perkembangan pesat di wilayah tertentu, seperti Jawa, memperbesar kesenjangan dengan daerah lain seperti wilayah timur Indonesia.Â
 Mengatasi kesenjangan digital di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Salah satu solusi utama adalah memperluas infrastruktur teknologi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Investasi dalam pembangunan jaringan internet yang andal dan terjangkau dapat menjadi langkah awal untuk membuka akses digital yang lebih luas (Nasution, 2016). Selain itu, inisiatif seperti program "Palapa Ring" yang diluncurkan pemerintah perlu dipercepat untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi secara digital.
 Namun, infrastruktur saja tidak cukup. Literasi digital masyarakat juga harus ditingkatkan melalui program pelatihan dan edukasi. Sebagai contoh, pelatihan berbasis komunitas dapat membantu masyarakat memahami bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pendidikan, usaha, atau layanan Kesehatan. Dalam pandangan saya, program literasi digital harus dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga lebih relevan dan efektif dalam meningkatkan kemampuan masyarakat. Untuk sektor pendidikan, pemerintah dan sekolah dapat berkolaborasi dengan penyedia teknologi untuk menyediakan perangkat pembelajaran digital yang terjangkau. Selain itu, program subsidi atau pinjaman untuk membeli perangkat teknologi seperti tablet atau laptop dapat membantu siswa dari keluarga kurang mampu. Sekolah juga perlu didukung dengan akses internet yang stabil agar proses belajar-mengajar berbasis digital dapat berjalan optimal (Harahap et al., 2024).
