Feodalisme merupakan sistem sosial yang mengakar kuat dalam sejarah Indonesia, berakar pada struktur kerajaan-kerajaan tradisional yang pernah berjaya di Nusantara. Meski secara formal sudah tidak ada lagi, budaya feodal masih terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern Indonesia, termasuk di bidang politik, pendidikan, hingga dunia kerja. Budaya ini menjadi salah satu penghambat terbesar dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
Ciri-Ciri Budaya Feodalisme di Indonesia
-
Hirarki Sosial yang Kaku
Dalam budaya feodal, ada pengelompokan yang kaku antara mereka yang berkuasa dan yang dikuasai. Hal ini tercermin dalam relasi atasan-bawahan, yang sering kali memprioritaskan loyalitas buta dibandingkan meritokrasi atau kompetensi. Patronase dan Nepotisme
Sistem patron-klien menjadi ciri khas feodalisme yang masih sering ditemukan. Posisi strategis sering kali diberikan berdasarkan kedekatan personal atau hubungan keluarga, bukan berdasarkan kemampuan atau kinerja.Ketergantungan pada Pemimpin
Budaya feodalisme menempatkan pemimpin sebagai sosok yang tidak boleh dikritik, bahkan jika mereka membuat keputusan yang salah. Hal ini memupuk mentalitas pasif di kalangan masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Dampak Feodalisme terhadap Kemajuan Negara
Menghambat Inovasi
Hirarki yang kaku dan budaya takut untuk memberikan masukan atau kritik kepada pemimpin menghambat inovasi. Padahal, negara maju membutuhkan ide-ide baru yang segar dan kreatif dari semua kalangan.Korupsi yang Merajalela
Patronase dan nepotisme mendorong praktik korupsi yang sistemik. Pejabat yang diangkat bukan karena kompetensi lebih cenderung memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.Pendidikan yang Tidak Merata
Dalam sistem feodal, akses terhadap pendidikan berkualitas sering kali terbatas pada kelompok elit. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial yang besar dan menghambat pembangunan sumber daya manusia yang menjadi kunci negara maju.Ketimpangan Sosial
Kesenjangan sosial antara "yang berkuasa" dan "yang dikuasai" menjadi semakin lebar, menciptakan konflik horizontal yang berkepanjangan dan menghambat upaya pembangunan yang merata.