Menguasai pemerintahan adalah situasi di mana militer atau angkatan bersenjata secara efektif memiliki kontrol atas fungsi pemerintahan suatu negara. Situasi ini bisa terjadi melalui kudeta atau melalui berbagai mekanisme yang secara bertahap memberikan militer kekuasaan yang lebih besar.
Meskipun situasi ini terkadang bisa dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengatasi masalah politik atau keamanan nasional, namun menguasai pemerintahan oleh militer dapat berdampak buruk bagi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
Berikut adalah beberapa bahaya jika militer menguasai pemerintahan:
Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Militer seringkali beroperasi berdasarkan perintah atasannya, dan jika mereka menguasai pemerintahan, maka mereka akan mengontrol seluruh negara dan membuat keputusan tanpa ada keterlibatan dari masyarakat. Hal ini bisa berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti penangkapan, penahanan tanpa proses hukum yang adil, penyiksaan, pembunuhan, dan penghilangan paksa.
Peningkatan Korupsi
Menguasai pemerintahan juga dapat memicu korupsi dalam militer dan pemerintah, karena anggota militer yang mengambil alih pemerintahan dapat memiliki akses ke sumber daya negara yang besar, seperti dana publik, infrastruktur, dan sumber daya alam. Situasi ini bisa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan anggaran.
Menghambat Pertumbuhan Ekonomi
Menguasai pemerintahan oleh militer juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini disebabkan karena militer biasanya tidak memiliki keterampilan manajerial dan pengalaman dalam mengelola ekonomi negara secara efektif. Selain itu, situasi ini juga bisa menakutkan investor asing dan mengurangi kepercayaan pasar, yang pada akhirnya dapat merugikan pertumbuhan ekonomi.
Menurunkan Partisipasi Masyarakat
Menguasai pemerintahan oleh militer juga dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan demokrasi. Masyarakat dapat merasa terintimidasi oleh militer dan membatasi kebebasan berekspresi. Situasi ini bisa membuat rakyat merasa tidak memiliki kendali atas nasib mereka dan mengurangi partisipasi dalam pengambilan keputusan politik.
