Sebagai presiden dan pemerintahan, adalah tugasnya untuk menyejahterakan rakyat. Dalam hal ini yaitu merumuskan bagaimanapun caranya agar BBM tidak naik. Adapun jika BBM  harus  naik, maka pendapatan rakyat pun harus naik. Mengapa?
Kebijakan melalui kalimat: "BBM Naik, Rakyat Akan Diberi Kupon Angkot", bukan jalan keluar untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Yang sejahtera adalah bandar angkot, bukan supirnya, karena setelah selesai bekerja ia harus menghadapi kenyataan bertemu dengan kendaraan pribadinya. Adapun mungkin kendaraan-nya memiliki umur yang cukup tua, namun harus di-"cekoki" Pertamax. Bagaimana nasib bandar angkot? Bandar angkot yang kita tahu memiliki banyak angkot, menjadi tambah sejahtera di tengah penderitaan rakyat. karena tidak semua rakyat yang memiliki mobil adalah rakyat yang ekonomi-nya menengah ke atas. (Sedikit fakta, bahwa dengan uang 40 juta saja sudah bisa membeli mobil BMW yang modelnya cukup bagus, contoh BMW M40 tahun 1989 - silahkan browse untuk lebih jelasnya) Ini adalah "SOAL" yang harus diselesaikan. Jika penyelesaian yang  pemerintah dapat lakukan ialah hanya dapat menyelesaikannya dengan hanya mengikuti perubahan dunia saja, saya rasa pemerintah tidak "qualified", tidak sanggup, dan tidak melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, jalan keluar terbaik menanggapi tiga hal tersebut ialah REVOLUSI. Hal ini sangat - sangat mungkin diwujudkan karena negara kita adalah negara Republik, dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jangankan Pemerintahan SBY, pemerintahan Pak Soeharto yang sudah berakar selama lebih dari 30 tahun pun dapat dirubuhkan. Namun itu pun jika Pemerintahan tidak mau mengubah diri terhadap ketiga hal di atas. Ditambah lagi, jaman sekarang ini saya rasa bagi sebagian besar rakyat Indonesia, menaikkan BBM ibarat menaikkan kebutuhan pangan. Ya, BBM sudah menjadi kebutuhan utama. Jadi kesimpulannya, sedikit pertimbangan dari saya, jika BBM harus naik, maka pendapatan rakyat pun harus ikut naik.
