Pemerintah RI menyampaikan protes resmi kepada Pemerintah Tiongkok terkait intervensi kapal penjaga pantai Tiongkok atas upaya penangkapan KM Kway Fey oleh Kapal Pengawas Hiu di Laut Tiongkok Selatan (LTS).
Kapal penjaga pantai milik Tiongkok menabrak KM Kway Fey sehingga tidak bisa ditarik oleh KP Hiu. Kapal penjaga pantai itu kemudian menarik mundur Kway Fey ke arah perairan Tiongkok.
Mari kita cermati bagaimana perjalanan Pemerintahan Jokowi menangani isu LTS, dimulai sejak debat Capres.
Sengketa LTS itu masalah Alien
Indonesia sejak 1990 memosisikan sebagai negara bukan pengklaim (non-claimant state) dalam konflik LTS. 4 negara Asean berikut Taiwan yang tergolong sebagai negara pengklaim yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina, yang berkonflik dengan RRT.
Pihak Jokowi dalam debat Capres malah menyebut LTS itu urusan Alien. Secara tidak langsung pemerintah RI mengisyaratkan bahwa Indonesia tidak perduli adanya masalah gawat yang dihadapi lima negara tersebut diatas. Yang penting Tiongkok baik-baik pada Indonesia, damai-damai.
Kekerabatan
Indonesia kemudian melangkah lebih jauh dengan menunjukkan betapa eratnya hubungan kekerabatan antara Indonesia dengan Tiongkok. Pada tahun 2015 ada 3 pertemuan Ketua MPR dengan “pemerintah” Tiongkok yaitu
- Kunjungan Parlemen Tiongkok ke MPR RI 3/7/2015,
- Kunjungan balasan Ketua MPR RI ke Tiongkok 18/9/2015
- Kunjungan delegasi MPR Tiongkok ke MPR RI 27/9/2015
Salah satu dari banyak puji-pujian bagi Tiongkok adalah pernyataan berikut: Tiongkok bagi Indonesia adalah sahabat di kala susah dan senang. Hm hm.
Di sela-sela kunjungan delegasi MPR Tiongkok ke MPR RI 27/9/2015, Ketua MPR Zulkifli sempat menjadi pembicara dalam forum China Minsheng Investment Corp. Saat itu, Zulkifli menyatakan, Pemerintah Indonesia siap memberikan karpet merah kepada pengusaha China yang ingin menanamkan modalnya di Tanah Air.
World Chinese Entrepreneurs Convention ke-13 di Nusa Dua, Bali 26/9/2015