Prabowo maju ke Pemilu 2014 dengan keteguhan hati seorang Panglima Perang. Pelajari kekuatan/kelemahan lawan, timbulkan rasa ketidak pastian, kuasai urat nadi lawan dan bungkamkan lawan.
Memetakan kekuatanJokowi-JK, lalu ciptakan Koalisi Merah Putih
Prabowo menunjukkan kejeniusan seorang Panglima perang dengan menciptakan Koalisi Merah Putih yang menguasai 68% suara di Parlemen. Partainya Gerindra di DPR hanya menduduki 73 kursi, tetapi Prabowo tidak hanya mampu menciptakan Koalisi Merah Putih, tetapi juga menduduki posisi “Ketua”.
Gerindra tidak pernah mengadakan rapat, demikian juga Koalisi Merah Putih, tetapi semua anggauta taat pada keputusan Prabowo.
Rakyat Indonesia kebingungan
Prabowo menunjuk konsultan terbaik dalam perpoltikan yaitu perusahaan Amerika yang bernama Margate House Films(MHF). Sesudah mendapat serangan, akhirnya MHF mengakui menangani iklan untuk pasangan Prabowo-Hatta.
MHF membantah telah terlibat kampanye kotor atau kampanye hitam seperti Jokowi komunis- Kristen- orang tua Tionghoa Singapura. Begitu juga konsep Revolusi Mental adalah gagasan komunis.
Sepanjang pemfitnahan beredar bukti2, atau rekayasa: foto, akta kelahiran bahkan surat nikah palsu.
Kampanye hitam tidak terbukti efektif kecuali mungkin bagian Jokowi dikuasai Megawati-PDIP dan bagian Jokowi didanai Pengusaha Keturunan-Kristen.
Prabowo bersiap-siap jika kalah suara di Pemilu
Selayaknya seorang Panglima Perang Prabowo terus menerus mengukur dan memata-matai kekuatan lawan.
Sadar kemungkinan kalah di Pemilu, maka Prabowo memanfaatkan kekuatannya di DPR dengan mengesahkan UU MD3.
UU-MD3 memperkokoh Prabowo dalam:
·Koalisi Merah Putih menduduki semua kursiPimpinan DPR
·Membuat anggauta DPR kebal hukum
Pengumuman oleh KPU
Pada akhir hari pertama Pemilu, Prabowo sudah mengetahui kekalahannya yaitu dari Lembaga Survey yang ditunjuk Koalisi. Ada 6 Lembaga Hitung Cepat/Quick Count yang menunjukkan kemenangan Jokowi-JK.
Keraguan dan kemarahan masyarakat bergejolak oleh hasil 3 Lembaga Survey abal2 yang menujukkan Prabowo menang.
Hitung Cepat tidak dapat dipercaya? Cawapres Hatta Rajasa adalah seorangsarjana tamatan ITB dan mantan MenteriNegara Riset dan Teknologi yang sangat mengerti keampuhan ilmu statistik. Kenapa Hatta Rajasa tidak ikut berbicara?
Keraguan dan kebingungan di masyarakat
Pernyataan seperti:
Jokowi melanggar hukum dengan menunjukkan telah memenangkan Pemilu hanya berdasar hasil hitung cepat, tanpa menunggu keputusan KPU.
Saksi Capres Prabowo meninggalkan ruang rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pilpres 2014 oleh KPU.
Koalisi Merah Putih menolak hasil rekapitulasi KPU.
Koalisi Merah Putih menemukan 6 modus kejanggalan dalam proses pilpres ini. Enam motif itu menyangkut kecurangan di 52.000 TPS, yaitu kurang lebih 21 juta suara.
Kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif.
Koalisi Merah Putih menuntut Pemilu Ulang.
Sidang Mahkamah Konstitusi(MK)
Kalah menurut KPU, Koalisi Merah Putih akan bawa ke MK 10 truk berisi bukti2 kecurangan yang dilakukan KPU. Ternyata bukti hanya 3 bundel.
Keputusan MK adalah seluruh gugatan Prabowo ditolak
Prabowo masih memilki kartu truf ditangannya yaitu RUU Pilkada.
RUU Pilkada
Kalah di MK , Prabowo mengambil langkah menguasai Politik Indonesia melalui RUU Pilkada.
Jika RUU Pilkada disahkan oleh DPR RI pada 25/9/2014, makaKepala Daerah tidak dipilih langsung oleh Rakyat, melainkan oleh DPRD.
DPR dan DPRD dikuasai Prabowo maka jika RUU Pilkada 2014 disahkan, berarti Koalisi Merah Putih menjadi Penguasa Politik Indonesia.
Rakyat kembali menjadi penonton seperti pada masa Orde Baru?
Apa yang dimaksud pernyataan diatas ?
Suharto- Presiden Orde Baru
Semenjak kemenangan Orde Baru menggulingkan Orde Lama, dibuat pemikiran bahwa penyebab konflik-konflik politik pada masa lalu adalah karena berlakunya sistem multi partai dan polarisasi ideologi.
Maka Soeharto menempuh proses de-idelogisasi. “Politik tidak, ekonomi ya”.
Menteri Dalam Negeri Rudini mengatakan: “Biarkan rakyat desa tenteram sebagaimana adanya.”
Rakyat tenteram , politik tidak, ekonomi ya
Masyarakat melawan
Luar biasa perlawanan dari masyarakat mulai dari pengamat politik , pakar hukum tata Negara, media sosial, Wakil Gubernur A Hok, Bupati danWalikota dan banyak kelompok lainnya.
Rakyat Indonesia semakin dewasa berpolitik, rakyat tidak puas dengan hanya “tenteram sebagaimana adanya”
Rakyat tidak puas hanya dengan” politik tidak, ekonomi ya”
Rakyat ingin menentukan sendiri Pemimpinnya
Pemerintah- Presiden SBY diminta masyarakat untuk menarik kembali usulan RUU ini dari DPR
