Anggauta DPR, MPR dan DPD Berobat di Poliklinik Umum agar Berbaur dengan Rakyat Indonesia

Ketua DPD RI pada peresmian Poliklinik DPD RI memberikan beberapa pernyataan yang berharga untuk disimak.

Pernyataan Ketua DPD RI diantaranya:

Kesehatan sangat penting bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi anggauta anggauta parlemen, agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

DPD membuka poliklinik secara sederhana karena belum memiliki gedung sendiri.

Kalau DPD punya gedung sendiri maka akan menempatkan poliklinik di ruangan yang lebih representatif.

Fasilitas Kesehatan yang sudah tersedia

Menurut seorang teman, mantan anggauta DPR RI, sebelum peresmian poliklinik DPD diatas, DPR RI dan MPR RI sudah memiliki poliklinik, masing-masing. Poliklinik lebih dari memadai. Di Gedung DPR tersedia fitnes center. Para anggauta DPD bebas memakai fasilitas DPR maupun fasilitas MPR tersebut.

Kita simak pernyataan Ketua DPD diatas

“Kesehatan sangat penting bagi bangsa Indonesia”. Yang disampaikan Ketua DPD RI benar sekali. Banyak sekali dari 250 juta saudara kita, sesama bangsa Indonesia, yang belum mendapat perawatan kesehatan. Banyak yang belum menikmati fasilitas air bersih. Banyak yang belum menikmati fasilitas kakus yang memadai.

Fasilitas Rumah Sakit di Indonesia

Dari grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2011 tempat tidur rumah sakit yang tersedia hanya 0.9: 1000. Angka ini lebih buruk dari Vietnam.

Di Papua dari 501 kampung hanya tersedia 28 puskesmas pembantu.

Dengan gencarnya program BPJS tentunya ada peningkatan untuk angka/indeks diatas, tetapi masih jauh dari memadai.

Jumlah dokter di Indonesia per 1000 penduduk

1422190637261321847

Indonesia sangat kekurangan tenaga dokter , yaitu hanya 0.29/1000 penduduk seperti terlihat dalam grafik diatas

Anggaran kesehatan yang kecil sekali

GDP di Indonesia tahun 2013 adalah 7000 triliun, sehingga seharusnya anggaran kesehatan Indonesia adalah 350 triliun per tahun. Nyatanya, pemerintah hanya mengalokasikan 34 triliun pada tahun 2013. Jumlah ini kurang dari 10% dari jumlah yang direkomendasikan WHO.

Pengharapan kepada DPR/MPR dan DPD

Poliklinik di DPR, di MPR dan di DPD sepatutnya ditutup sama sekali agar mereka berobat di poliklinik umum.

Berobat di poliklinik umum , memberikan keuntungan untuk berbaur dengan rakyat Indonesia, untuk membina hubungan interaktif dengan rakyat Indonesia.

Dihapusnya poliklinik di DPR, di MPR dan di DPD akan menghemat tenaga dokter dan anggaran kesehatan.

Penghematan dimanfaatkan bagi peningkatan kesehatan rakyat Indonesia yang sangat rendah.