Hanya Presiden Jokowi yang Mampu “Hijaukan” Hulu Waduk Jati Gede

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono, meresmikan penggenangan awal Waduk Jatigede yang berada di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Subang 31/8/2015. Acara dihadiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan sejumlah wakil dari Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia. Presiden Jokowi berhalangan hadir.

Waduk Jati Gede dibangun diatas lahan yang selama ini dihuni 11.500 keluarga. Apa manfaat Waduk Jati Gede sampai mengorbankan begitu banyak Anak Bangsa?

Fungsi Waduk Jati Gede
PUPR mengklaim manfaat Waduk Jati Gede sebagai:
• Mengairi 90.000 hektar lahan pertanian produktif di Cirebon, Indramayu, dan Majalengka
• Pembangkit listrik berdaya 110 megawatt
• Pemasok air bersih 3.500 liter per detik
• Pencegah banjir bagi 14.000 hektar kawasan

Waduk Jati Gede dibangun meski Hulu rusak berat
Menurut PUPR:
• Kendala utama dari sumber-sumber air di Indonesia, termasuk di Sungai Cimanuk, adalah kondisi hulu yang rusak atau gundul. Kondisi hutan di wilayah Garut yang menjadi hulu Sungai Cimanuk kini mengkhawatirkan.
• Perlu waktu 20 puluh tahun untuk menghijaukan kembali kawasan itu, sedangkan pembangunan Waduk Jati Gede tidak dapat ditunda lagi.
• Waduk Jatigede diproyeksikan dapat beroperasi hingga 50 tahun, artinya berfungsi sampai tahun 2066.
Mengapa PUPR tetap bangun/operasikan Waduk Jati Gede meski mengadapi kendala utama yaitu Hulu yang rusak parah?
Kesan yang didapat Waduk ini tidak dibangun secara menyeluruh, bukan proyek bersama PUPR, Menhut, Pemda dan PLN (tangani PLTA).

Waduk Jati Gede malah mempercepat Musnahnya Hulu
Rutinnya banjir Sungai Cimanuk mungkin alasan utama dibangunnya Waduk Jati Gede.

• Waduk Jati Gede mengurang intensitas banjir
  Dengan dibangunnya Waduk Jati Gede mungkin tidak ada lagi berita sedih seperti Tanggul Sungai jebol, 7 kecamatan di Indramayu kebanjiran. Ketinggian banjir dibeberapa daerah mencapai 3 meter. Ribuan rumah dan 100 hektare sawah terendam banjir setinggi 2-3 meter.
  Tidak akan ada lagi istilah Banjir Kiriman dari Hulu( Sumedang).
  Pemda dan Kemenhut akan terbebas dari tekanan untuk “menertibkan penggundulan dan penanaman kembali hutan di Hulu”.
  Menertibkan Penggundulan Hutan adalah suatu beban yang dihindari oleh pejabat Pemda maupun Kemenhut. Tugas yang sangat kompleks dan menyangkut banyak orang miskin. Tugas yang tidak mendatangkan keuntungan, bukan “Proyek”. Belum lagi lokasi Hutan jauh dari Singgasana para Pemimpn kita.

Hutan di Hulu dari Gundul menjadi begitu rusak, mungkin mencapai kondisi tidak dapat dibangun kembali

Hutan Gundul berakibat sedimentasi

Hutan Gundul dikombinasi dengan Waduk akan menyembunyikan Banjir, tetapi memperparah Sedimentasi. Volume Lumpur yang masuk Waduk, akan meningkat mengurangi kapasitas Waduk. Menurunnya Kapasitas Waduk akan merugikan nama PUPR, maka harus dihindari. PUPR harus mengeruk Waduk, bukan pekerjaan mudah dan lagi-lagi jauh dari pengertian “Proyek”.

• Akal-akalan kelas tinggi: Bendung Kecil atasi Sedimentasi

PUPR akan membangun bendung kecil di sekitar kawasan hulu untuk mengurangi risiko sedimentasi akibat kerusakan hulu Sungai Cimanuk.
Sedimentasi bukannya dikurangi dengan cara penanaman kembali Hutan, tetapi dengan cara menahan sedimentasi di Bendung Kecil. Sedimentasi dari Hulu yang mengendap di Waduk Jatigede akan berkurang.

Bendung-benduk kecil dikorbankan, untuk mengamankan Waduk Jati Gede. Ditutupnya/dimatikannya Bendung-bendung Kecil bukan berita, tidak akan berakibat “nama buruk” bagi PUPR.

Lagi-lagi laju Penggundulan Hutan akan semakin menjadi-jadi karena tidak ada risiko Waduk Jati Gede dipenuhi sedimentasi

Peran dan tanggung jawab Presiden Jokowi
Sejarah Republik membuktikan tidak dikenalnya kerja sama/koordinasi antar bagian dari Pemerintah. Kerja sama hanya sebatas slogan. Pekerjaan dan Tugas tidak pernah direncanakan, dilaksanakan dengan cara Menyeluruh( Holistic). Efora Otonomi memperparah kondisi ini.
Waduk Jati Gede adalah Waduk ke 231. Adakah Waduk yang dipelihara dengan benar? Adakah Hulu dari Waduk yang penuh dengan pepohonan? Adakah Waduk yang diairi oleh Hutan yang sehat dan lebat?

Presiden Jokowi perlu merubah suasana Otonomi ini sehingga Hulu ditanggulangi bersama oleh semua pihak terkait: PUPR, KemenHut, Pemda dan PLN dalam hal Waduk Jati Gede.

Tanpa turun tangan Presiden Jokowi, Waduk Jati Gede akan mengalami nasib sama dengan 230 Waduk sebelumnya , malah lebih parah
Tanpa turun tangan Presiden Jokowi, pengorbanan dan keikhlasan 11.500 keluarga Waduk Jati Gede menjadi sia-sia
Nawa Cita dan Revolusi Mental dijabarkan dengan dengan menghijaukan kembali Hulu