Banjir Jakarta : Lupakan Sodetan Ciliwung-Cisadane, Libatkan Daerah Penyangga, Perbaiki Hulu

Menurut Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bapeda) DKI, proyek pembuatan sodetan yang mengalirkan air dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cisadane masih menunggu “normalisasi” Cisadane, Januari 9/2015. Air di Cisadane terus naik jika masuk musim hujan

Sodetan Ciliwung di Katulampa, Bogor

Permukaan S. Cisadane selalu lebih tinggi dari permukaan Ciliwung kecuali di Katulampa, Bogor. Ciliwung “akan” disodet di Katulampa agar sebagian airnyadialirkan ke Cisadane, sungai yang mengaliri Tangerang.

Tanpa tambahan air dari Ciliwung saja, Tangerang sudah langganan banjir.Salah satu penyebab Banjir Tangerang adalahkerusakan parah bantaran Cisadane oleh bangunan liar disepanjang sungai.

Proyek sodetan ini ditolak Wapres JK pada tahun 2007 dengan alasan terlalu politis. Maksud Wapres JK janganlah memindahkan banjir ke sesama daerah di Indonesia.

Sodetan Katulampa untungkan Jakarta. Tangerang?

Tujuan sodetan adalah mengurangi Banjir Jakarta karena sebagian air dari Ciliwung ( yang seharusnya masuk Jakarta) dialirkan ke Cisadane/ Tangerang.

Menurut PU sodetan akan dilengkapi pintu pengatur air, sehingga saat Ciliwung dan Cisadane sama tinggi, maka pintu air ditutup, sehingga tidak ada air mengalir dari Ciliwungyang mengalir ke Cisadane.

Hm sukar dipercaya

Mengurangi jumlah air Ciliwung masuk Jakarta berisiko mengurangi air tanah di Jakarta. Sekarang saja PAM DKI membeli air “bersih” dari Depok.

Gubernur A Hok libatkan daerah penyangga

Untuk mengurangi Banjir DKI, Pemda DKI melibatkan daerah sekitarnya seperti Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor. Jakarta bersedia ikut membiayai penanganan banjir yang dilakukan daerah sekitar.

Wali Kota Tangerang mengajukan anggaran rp 2.5 triliun untuk normalisasi Sungai Cisadane. A Hok sedang memperjuangkannya di DPRD.

DKI juga membantu biaya pembongkaran Vila Liar di Puncak( hulu Ciliwung).

Pembongkaran vila liar, penanaman kembali hutan Puncak berjalan lambat

Sewaktu menjabat Gubernur DKI Jokowi membuatpernyataan klasik, yaitu: Percuma saja kerak keruk, normalisasi situ, tetapi di hulunya gak dikerjaian.

Maksud Jokowi selain kerak-keruk di Jakarta, Jawa Barat perlu mengembalikan fungsi Hulu dan Daerah Aliran Sungai(DAS). Termasuk pembongkaran vila liar di Puncak, penanaman kembali hutan di Puncak, perbaikan bantaran sungai yang masuk Jakarta dan mengurang sampah di kali.

Jokowi sebagai Presiden RI

Presiden Jokowi minta dihilangkannya ego sektoral. Dihilangkan ego sektoral tetapi ternyata dukungan daerah penyangga berjalan sangat lambat. Berkurangnya Banjir DKI dikarenakan kerja keras Pemda DKI memperbaiki DAS yang berada di DKI. Juga pembersihan/pengerukan waduk-waduk.

Presiden Jokowi menunjukkan kepiawaiannya berdiplomasi dengan uluran tangannya mengirimkan Menteri Yuddy Chrisnandi ke Bandung menemui Gubernur Jabar. Melalui Yuddy , Jokowi/Pusat menyampaikan bahwa Pusat siap mendanai Pemda Jabar menanggulangi Banjir Bandung Selatan. Banjir Bandung harus diselesaikan dalam 5 tahun mendatang.

Diharapkan Pemda Jabar membalas uluran tangan Pusat diatas dengan mulai menuntaskan janji/tugas mereka sebagi daerah penyangga.

Pemda Jabar dimulai dari Gubernur, Bupati dan WalikotaBogor, sampai Walikota Depok, sepatutnya mulai mengembalian fungsi Hulu dan bantaran sungai mereka. Termasuk diantaranya pembongkaran vila liar di Puncak, penanaman kembali hutan di Puncak, dan mengurangi sampah di kali.

Proyek “aneh” Sodetan Ciliwung-Cisadane harus dilupakan

Catatan: Jika DKI masih ngeyel mengusulkan proyek sedotan, Pemda Tangerang dapat memanfaatkannya dengan setiap tahun meminta bantuan dana dari DKI untuk normalisasi Cisadane. Terus meminta bantuan dana, tetapi juga terus menunda persetujuan dimulainya proyek sodetan.