Sejalan dengan Tekad Prabowo, Epyardi-Ekos Tak Ingin Pejabat Korupsi

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Epyardi Asda-Ekos Albar, memiliki tekad yang sama dengan presiden terpilih, Prabowo. Keduanya sama-sama tidak ingin pejabat di pemerintah mereka menjadi penjahat dengan mencuri uang rakyat alias melakukan korupsi.

Dikutip dari "Gembleng Calon Menteri di Akmil, Prabowo Tak Ingin Anggota Kabinet Jadi Penjahat" (Rmol.id, 17 Oktober 2024), Calon Menteri kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran bakal menjalani pembekalan lanjutan di Akademi Militer atau Akmil, Magelang, Jawa Tengah, selama tiga hari. Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mengatakan bahwa di Akmil para calon pembantu kabinet Prabowo-Gibran itu akan hidup secara disiplin dan satu komando dengan perintah pemimpin. Menurutnya, latar belakang Prabowo sebagai militer dan lulusan Akmil yang terkenal dengan kedisiplinan bakal jadi modal membentuk para menteri menjadi pejabat dan pelayan rakyat, bukan menjadi penjahat karena tersandung kasus korupsi.

Epyardi-Ekos juga ingin nanti kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, dan pejabat serta bawahan lainnya jauh dari korupsi. Hal tersebut tecermin dalam misi pertama misi mereka, yaitu mewujudkan kepemimpinan yang berwibawa, kolaboratif, transparan, dan aspiratif. Dengan transparansi penggunaan anggaran, yang dapat diakses oleh publik kapan saja untuk diawasi, tidak akan terjadi penyalahgunaan anggaran oleh pejabat.

Selain itu, dalam pembekalan terhadap calon menteri di kediamannya di Hambalang, Prabowo menekankan pentingnya menjaga integritas dan mencegah kebocoran APBN sebagai salah satu fokus utama pemerintahan mendatang. Dikutip dari "Wejangan Prabowo ke Calon Menteri supaya Jangan Korupsi" (Kompas.com, 17 Oktober 2024), Nusron Wahid, politikus Partai Golkar yang hadir dalam pembekalan tersebut, menyebutkan bahwa Prabowo memberikan arahan langsung kepada para calon menteri untuk menghindari praktik korupsi dan menjaga pengelolaan APBN tetap efisien. Nusron menyampaikan bahwa Prabowo meminta mentri untuk menggunakan setiap rupiah dari APBN secara tepat dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat.

Hal tersebut sesuai dengan misi ketiga Epyardi-Ekos, yaitu mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur yang adil, merata, dan berwawasan lingkungan melalui anggaran berbasis kebutuhan rakyat. Dalam banyak kesempatan, Epyardi mengatakan bahwa dalam memimpin Sumbar nanti, ia akan menggunakan anggaran berbasis kebutuhan rakyat sehingga setiap sen APBD dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jadi, Epyardi akan menggunakan anggaran APBD berdasarkan kebutuhan masyarakat yang disaring dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat terendah (nagari/desa/kelurahan) sampai ke tingkat tertinggi (provinsi). 

Sosok Epyardi dan Ekos memang jauh dari lingkaran korupsi. Selama menjadi Bupati Solok, Epyardi tak pernah terlibat kasus korupsi. Anak buahnya pun tidak berani melakukan korupsi karena takut akan ditindak tegas oleh Epyardi. Ekos pun tidak pernah terdengar namanya terlibat kasus korupsi apa pun selama menjadi Wakil Wali Kota Padang. 

Keduanya merupakan pengusaha. Mereka sudah selesai dengan perkara uang. Uang mereka sudah lebih dari cukup untuk menikmati hidup. Karena itu, mereka menjadi kepala daerah bukan untuk mencari uang, melainkan untuk mengabdi kepada masyarakat di sisi hidup mereka.