Gegap gempita pemilu 2024 menjadi suatu proses yang harus sama-sama dipahami sebagi hajat bersama. Kedewasaan dari para calon, partai, penyelenggara, hingga pendukung menjadi suatu hal mutlak yang harus sama-sama kita jung-jung tinggi.Â
Maka dari itu, melalui tulisan sederhana ini saya mencoba menguraikan kiranya apa saja yang menjadi isu-isu langganan sosial budaya yang kerap kali terjadi di pesta lima tahunan ini.
Pemilu merupakan suatu proses yang sangat penting bagi sebuah negara demokrasi. Selain menentukan pemimpin, pemilu juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan aspirasi mereka. Namun, tidak jarang pemilu juga menjadi sarana bagi terjadinya isu-isu sosial budaya yang dapat mempengaruhi proses pemilu itu sendiri.
Salah satu isu sosial budaya yang sering terjadi dalam pemilu adalah adanya polarisasi di tengah masyarakat. Banyak orang yang terpecah belah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan, baik secara ideologis maupun politik. Ini dapat menimbulkan ketidaksejahteraan sosial dan mengganggu kestabilan politik di negara tersebut. Salah satu pembunuh demokrasi yang paling ampuh adalah politisinya sendiri.Â
Adalah politisi yang sengaja memicu polarisasi dengan menyerang secara tajam pihak lawan melalui isu-isu yang tak jelas kebenaranya.
Isu sosial budaya lain yang kerap terjadi dalam pemilu adalah munculnya kampanye-kampanye yang tidak sehat, seperti fitnah, penghasutan, dan intimidasi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi calon-calon yang tidak terlibat dalam tindakan tersebut, serta dapat merusak reputasi pemilu itu sendiri.
Selain itu, isu diskriminasi juga sering terjadi dalam pemilu. Banyak calon yang tidak diakui hak partisipasinya karena alasan-alasan seperti ras, agama, atau jenis kelamin. Hal ini dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang sebenarnya, dimana setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pemilu.
Untuk mengatasi isu-isu sosial budaya dalam pemilu, diperlukan tindakan-tindakan preventif nyata dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Misalnya, dengan menegakkan hukum bagi pelaku tindakan yang tidak sehat, serta memberikan akses yang sama bagi semua calon tanpa diskriminasi apapun.Â
Dengan demikian, diharapkan proses pemilu dapat berlangsung secara adil dan demokratis, sehingga tercipta pemerintahan yang berkualitas bagi masyarakat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H