Menganalisa Benarkah Poin Revisi UU KPK Melemahkan?

DPR sudah menyetujui pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) menjadi inisiatifnya. Munculnya RUU KPK secara "senyap" menjelang akhir masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 ini patut dipertanyakan. 

Masyarakat sipil anti korupsi juga menolak RUU ini karena point-pointnya melemahkan lembaga antirasuah ini.Ahli hukum pidana Suparji Achmad menganalis enam point yang ada dalam RUU KPK. 

Pertama, KPK bukan lagi lembaga independen tetapi masuk ke ranah eksekutif. Pegawai KPK juga menjadi ASN. Suparji mengatakan saat ini masih mempertanyakam "kelamin" KPK ini apa. 

Kalau dikatakan KPK bagian dari yudikatif, KPK bukan kekuasaan kehakiman. Legislatif, KPK bukan pembuat UU. Makanya posisi di eksekutif diposisikan seperti Kejaksaan dan Kepololisian.

"Ini upaya memperjelas statusnya," kata Suparji Achmad di Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Lebih lanjut Suparji mengatakan yang paling penting adalah bagaimana hal itu tidak mengurai netralitas dari KPK. Misalnya KPK lembaga non kementerian tetapi ditangan Presiden itu lemah juga. Kalau di identikan dengan BNN, BKPN, itu kan menjadi melemahkan. Kalau itu dikategorikan seperti Ombudsman, Komisi Yudisial, mereka pada posisi ada dasar hukumnya. 

"Harapan kita ada penguatan KPK," ujarnya.

Suparji menambahkan bahwa persoalannya dari awal KPK lembaga ad hoc makanya kemudian tidak bisa permanen. Yang harus dijaga adalah bagaimana tidak kurangi kinerja KPK. Positifnya, dengan korupsi yang masih menjamur, kalau KPK masih ad hoc maka itu melemahkan pemberantasan korupsi. 

Namun Suparji mempertanyaka apabila KPK sebagai lembaga permanen, lalu kedudukan Kepolisian dan kejaksaan bagaimana? Akhirnya dilema tidak bisa dikatakan ad hoc, permanen.

"KPK supervisi kepolisian dam kejaksaan tidak jalan. Ego sektoral tidak bisa dipungkiri," katanya.

Kedua, penyadapan KPK izin dewan pengawas. Suparji menilai penyadapan itu senjata andalan KPK untuk OTT. Masalahnya kadang-kadang ada bias karena banyak hal penyadapan itu tak terkait penegakan hukum juga di ekspos. Penyadapan itu tidak dalam konteks pencegahan tetapi penggiringan. Mestinya orang mau terima suap dikasih tahu.