Tetaplah Kaget Pada Berita Korupsi

Orde Reformasi yang digadang-gadang akan memberantas tuntas KKN (bukan Kura Kura Ninja) di negeri ini, ternyata cuman isapan jempol. Bahkan rezim reformasi ternyata lebih mblendes (maaf saya tidak sedang menghujat atau memuji Jokowi. Saya nggak akan nulis tentang itu, bukan ahlinya). Sekarang korupsi bukan konsumsi orang jahat saja, orang alim yang paham agama pun doyan makan uang haram. Semprul!!

Jaman Orba, Suharto lah Godfather mafia dalam urusan proyek yang menghasilkan uang haram. Sekarang, banyak sekali Suharto-Suharto baru. Semua kayaknya ingin jadi Suharto (dalam soal korupsi). Apalagi di era millenium yang serba canggih ini. Korupsinya juga makin canggih dan gila-gilaan : Money laundering, Money and chair dan money-money yang lain.

Hampir tiap hari rakyat disodori berita korupsi, baik yang ecek-ecek maupun yang kakap. Saking banyaknya kasus korupsi, sampai-sampai banyak kasus yang akhirnya tenggelam hilang ditelan kasus yang baru. Tapi seandainya semua kasus korupsi di negeri ini ditangani, apa yang cukup waktu, biaya dan penjaranya?

Akhirnya rakyat mulai punya sistem imun (kebal) pada kasus korupsi. Sudah nggak kaget lagi pada berita korupsi. Ini diakibatkan beberapa hal seperti  : hampir tiap hari ada berita korupsi, lambannya penanganan kasus, banyaknya kasus yang tak tertangani, hukuman koruptor yang ringan dan seterusnya. Apalagi korupsi sudah jadi peradaban. Bukan budaya lagi. Ibarat batu sudah jadi akik.

(Maka satu-satunya solusi adalah..hukum mati koruptor!...setuju??)

Nggak lagi kaget pada kasus korupsi itu sama bahayanya dengan korupsi itu sendiri. Nanti akan terjadi pemakluman pada koruptor. Sehingga rakyat tidak memberikan hukuman moral pada koruptor. Koruptor dan keluarganya (yang terlibat) pun melenggang santai tanpa pernah merasa berbuat dosa (tak malu lagi). Padahal hukuman moral itu lebih menyakitkan daripada hukuman fisik. Jadi, tetaplah kaget saudara-saudara setanah air.

Parahnya lagi, masyarakat sekarang banyak yang nggak sadar telah melegalkan korupsi di lingkungan mereka. Lihat saja saat ada Pilbup atau Pil-Pil yang lain. Rakyat memanfaatkan momen tersebut dengan morotin para kandidat untuk pembangunan sarana umum. Si kandidat seolah-olah sedekah tapi sebenarnya mereka nyogok (mrospek) agar rakyat memberikan suaranya. Itu adalah kolusi atau suap, dan itu haram!!! (sok suci loe..)

Ingat, dulu ada Caleg yang meminta kembali uang sumbangannya di masjid. Karena mereka memang nggak benar-benar ikhlas menyumbang (sedekah). Mereka memrospek warga sekitar masjid untuk memberikan suaranya. Jadi sekarang, lebih baik jangan terima sedekah dari calon lurah, calon Camat atau calon-calon yang lain. Terimalah uangnya saat mereka sudah jadi Lurah, Camat atau yang lain.

Kalau ada pejabat atau partai yang menyatakan diri anti korupsi, DON'T TRUST! Mereka nggak anti korupsi, tapi nggak suka kalau korupsinya ketahuan. Jadi lebih baik tak usah gembar gembor anti korupsi. Aksi nyata lebih dibutuhkan. Juga tak perlu bikin mata pelajaran anti korupsi. Mubazir. Sudah ada pelajaran agama dan PKn. Mending beritahu atau ceritakan nikmat dan manfaatnya berbuat baik. Jangan cuman mengajak berbuat baik tok. Kecut rek...

Polisi sebagai alat negara yang diandalkan untuk memberantas korupsi pun sampai harus dibantu KPK. Inilah negeri yang lembaganya nggak berfungsi maksimal. Sudah ada polisi kok ya masih ada KPK (juga FPI dan laskar laskar yang lain). Lha pripun mbah, di lembaga tersebut tikusnya juga banyak. Apalagi petingginya yang jadi tersangka. Mana berani bawahannya nangkap. Harap maklum.

Oala..mau dibawa kemana negeri ini. Anggota dewan yang diandalkan rakyat, ternyata cuman memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi, keluarga dan partainya. Apalagi DPR bersikeras merevisi UU KPK yang sangat melemahkan pemberantasan korupsi. Bikin mandul KPK....gak iso meteng. Ancur minaaa..