Peraturan perundang-undangan dibagi menjadi beberapa sektor yaitu: (1) Telekomunikasi dan Informatika; (2) Kependudukan dan Pengarsipan; (3) Keuangan perbankan dan perpajakan; (4) Perdagangan dan perindustrian; (5) Layanan kesehatan dan; (6) Keamanan dan penegakan hukum.
Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi
Rancangan Undang-Undang terbaru yang ditetapkan pada Januari 2020 memiliki 4 pasal mengenai hak pribadi yang menegaskan bahwa perlindungan data pribadi melibatkan pemilik data pribadi dalam mengunggah atau memberikan informasi terkait identitas individu dan berada di bawah lindungan pemerintah sesuai RUU yang telah terbentuk.Â
RUU yang telah diperbincangkan oleh DPR dan pemerintah mengenai RUU tentang Perlindungan Data Pribadi terbaru yang dibuat tahun 2021 akan berbeda dengan regulasi yang disusun tahun 2020, sehingga aturan mengenai data pribadi tersebut diberlakukan secara lebih tegas. RUU yang belum disahkan diharapkan dapat segera disahkan karena regulasi mengenai data pribadi yang masih lemah.
UU ITE dan Data Pribadi
Pasal 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) berisi ayat-ayat yang memberikan kepastian hukum dengan menyatakan perlindungan data pribadi melalui sistem elektronik. Pasal 26 dan Pasal 46 UU ITE mengatur perlindungan hukum terkait penyebaran informasi pribadi, bahwa pelanggar dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana.Â
UU ITE penting dan bermanfaat bagi pihak yang informasi data pribadinya dengan sengaja diakses dan disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga pihak yang dirugikan dapat menindaklanjutinya secara hukum. UU ITE telah mengatur dan melindungi data pribadi yang bersifat elektronik, sehingga hukum perlindungan data pribadi pada sistem elektronik jelas berada di bawah payung perlindungan UU ITE.Â
Namun, meski telah terdapat kebijakan yang berlaku, kasus pencurian data pribadi berbentuk phishing maupun scamming masih kerap ditemukan. Phising yaitu metode penipuan dengan mengelabui target guna mencuri akun korban. Selain itu, phising juga berarti mencuri informasi penting dengan mengambil alih akun korban untuk maksud tertentu. Sedangkan scamming yaitu kegiatan yang menggunakan trik dan skema penipuan untuk mendapatkan bantuan dari seseorang dengan berpura-pura menjadi orang lain dan akan selalu bertindak dengan mendapatkan kepercayaanmu.Â
Daftar Pustaka
Permen Kominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
Kementerian Kominfo, 2014. Draft Naskah Akademik: Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Bandung: Ditjen IKP Kementerian Kominfo Jakarta dan Cyberlaw centre, Unpad.
