Mohon tunggu...
Rizwan Fauzan
Rizwan Fauzan Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Seorang Mahasiswa

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Masalah Ketimpangan di Jawa Barat

18 Juli 2024   15:33 Diperbarui: 18 Juli 2024   15:44 346
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

             Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan pendanaan dalam hal eksplorasi sumber daya alam terutama dalam sektor pertambangan. Sumber daya alam tambang di Jawa Barat masih bisa dikatakan belum tereksplorasi secara penuh, pertambangan yang sudah terjadi anatara lain, pertambangan migas di Balongan, Kuningan dan pemanfaatan gas bumi di Kamojang, Garut. Hal ini sangat berpotensi untuk di ekplorasi lebih lanjut di daerah-daerah lain, tentu perlu adanya dukungan dari pemerintah baik itu dalam hal regulasi maupun pendanaan agar kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

 

 2. Mendorong Investasi dan Industri Melalui Infrastruktur

             Setelah pemerintah menstimulus regulasi, sektor swasta tentu akan lebih tertatik untuk berinvesatasi di wilayah Jawa Barat. Peningkatan investasi sektor swasta tentu perlu dibarengi dengan peningkatan dalam infrastruktur. Pemerintah dapat membangun infrastruktur untuk menunjang kebutuhan transportasi logistik dan akomodasi industri, baik itu pembuatan jalan akses baru dan pemanfaatan transportasi sungai. Seperti Sungai Citarum yang sangat berpotensi untuk menjadi transportasi air penghubung antara kawasan industri Karawang, Cikarang, dan Bekasi menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan kemudahan dan percepatan dalam hal transportasi logistic dan akomodasi tentu diharapkan sektor industri dapat meningkatkan produksi dan menghasilkan multiplier effect pada bertambahnya lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar pabrik maupun wilayah industri.

  

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan dan Kesehatan

             Dalam bidang pendidikan, pemerintah provinsi dapat mengambil kebijakan program sekolah gratis untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Seperti kita ketahui, rata-rata pendidikan Masyarakat Indonesia hanya sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Maka dari itu, dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan masyarakat mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas serta menghasilkan output pekerja yang berkualitas. Percuma rasanya jika lapangan pekerjaan di Jawa Barat tersedia sangat banyak tetapi jumlah pekerja di Jawa Barat yang tersedia sangat sedikit. Ketika tingkat pendidikan masyarakat tinggi dan memiliki pekerjaan yang baik, tentu akan meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya.

             Selanjutnya di bidang Kesehatan, pemerintah dapat mengambil kebijakan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah pedesaan atau masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur kesehatan yang merata dan memperluas cakupan program asuransi kesehatan seperti yang sudah terealisasi di DKI Jakarta (Kartu Jakarta Sehat). Selain itu, program perbaikan gizi juga perlu dilakukan. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka untuk mencegah stunting terutama bagi masyarakat miskin. Ketika anak terpenuhi gizinya tentu Ia akan tumbuh sehat dan saat tumbuh dewasa akan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dapat memutus rantai kemiskinan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun