Hari ini, Sabtu (5/04) berakhirlah sudah masa kampanye terbuka partai politik menjelang Pemilu Legislatif 2014. Ada 12 Partai Nasional dan 3 Partai Lokal Aceh yang menyemarakkan pesta Demokrasi ini. Setidaknya di tengah gelombang hawa panas politik yang terjadi, kampanye pemilu 2014 terbilang masih dalam rangkaian yang seperti yang lalu. Hanya saja muncul istilah baru kali ini, yaitu “Blusukan” yang sebenarnya tersematkan pada Jokowi.
Di tengah kesuksesan kampanye Pemilu 2014, meninggalkan ribuan tanya dan harapan. Maklum, masyarakat sudah jumud dan sepertinya mulai apatis pada Politik Demokrasi hari ini. Selain itu gesekan partai dan tokoh politik tampaknya semakin panas dibandingkan tahun 2009 yang lalu. Itu bisa kita lihat, perseteruan 2009 hanya terlihat pada SBY, Megawati dan Jusuf Kalla. Kali ini, pertarungan politik lebih kentara melibatkan partai pula.
Untuk saat ini gesekan kepentingan politik begitu terasa. Saling sikut, saling sindir begitu terlihat nyata. Bahkan kampanye hitam seringkali kita lihat, tak lagi main diam dan sembunyi. Dari berbalas pantun dan puisi, hingga bukti perjanjian yang memiliki berbagai makna ganda. Dinamika yang tentu tak sehat bagi masyarakat Indonesia yang ingin bangkit dan maju, saat para elite politik menampakkan pertarungan yang justru saling mengejek, menyindir dan kampanye hitam.
Selain itu PR besar masih terlihat, tatkala masyarakat belum benar-benar tahu partai dan calon legislatif mana yang akan mereka pilih. Disamping memang perkiraan angka golput yang juga besar. Tahun politik hari ini, membuktikan bahwa kedewasaan usia negeri ini, tak membuktikan kedewasaan politik di Indonesia. Apalagi masyarakat menilai, 90% Calon legislatif yang lama, yang mayoritasnya gagal menjalankan amanah rakyat, kembali ikut serta. Sementara, profil caleg yang baru justru belum banyak diketahui oleh publik.
Semua partai mengklaim, memiliki survey tentang kepuasan dan kinerja politik partai mereka paling besar. Entahlah, seiring waktu, lembaga survey muncul dan diantaranya seringkali mengadakan demi pesanan kepentingan belaka. Rakyat sepertinya tak akan tertipu lagi dengan elektabilitas survey. Selain itu, solusi yang dianggap retorika kosong tak mampu memberikan keinginan rakyat untuk terlibat aktif dalam Pemilu 9 April 2014 ini.
Mampukah Bangkit?
Perlu diingat, pasca Pemilu ini, desakan ekonomi masyarakat Indonesia akan semakin runyam. Maklum saja, sejumlah pengamat Ekonomi mengatakan bahwa Kenaikan Harga BBM tak bisa dicegah. Selain itu jatuhnya rupiah dan beberapa PR terkait kasus Korupsi besar masih belum tuntas. Dari BLBI, Century hingga hambalang. Ada pula benih-benih perpecahan belum juga usai, seperti kasus OPM dan gerakan separatis yang mulai terlihat di sejumlah kawasan.
Selain itu APBN Negara yang sebenarnya banyak mengambil dari “pajak” membuktikan bahwa Negara hari ini memalak rakyat. Sementara itu, hasil alam justru banyak dikelola oleh asing. Dihinggapi dengan krisis moral, ekonomi dan kebudayaan Indonesia yang semakin rapuh. Tindak kriminalitas justru meningkat tajam. Pertanyaannya, Mampukah Indonesia Bangkit?
Kalau hanya berharap perubahan itu hanya bisa dilakukan via parlemen, maka kita akan menunggu setiap 5 tahun sekali. Tapi kalau patokan perubahan itu bisa dilakukan setiap saat, bukan tak mungkin Legalitas DPR sebagai wakil rakyat akan dipertanyakan tatkala masyarakat semakin jenuh dengan tingkah pola partai politik. Apalagi selama mempertahankan sistem yang berlaku hari ini, Indonesia maju hanya sekedar mimpi.
Menawar Pesimis dengan Optimis Ganti Sistem
Kalau hanya berharap rezim dan pergantian individu bisa mengubah Indonesia, tampaknya jauh asap dari api. Sesuatu yang hanya menjadi harapan semu belaka. Masyarakat Indonesia harus menyadari, bahwa letak kesalahan pada sistem hari ini adalah Demokrasi yang dianut di negeri ini sudah kebablasan dan menuju kehancuran.
Partai-partai politk yang ada hanya memberikan tawaran yang sifatnya tambal-sulam. Bukan tawaran solutif yang tuntas. Itu bisa terlihat, ketika partai politik masih percaya dengan dinamika perubahan yang bergantung pada Demokrasi. Bisakah diganti?
Sangat bisa. Tentu ini harus kembali pada asas Indonesia. Yaitu Negara berdasarkan ke-Tuhan-an yang Maha Esa. Sistem aturan yang hari ini yang begitu membuat rakyat Pesimis harus segera berganti. Sistemnya harus mutlak sistem yang sempurna. Tak lagi memakai jurus kapitalisme, atau kembali pada sosialisme. Yang ada adalah mencoba sistem dan aturan Islam. Aturan Islam, bukan berarti akan memberikan peluang diskriminatif besar bagi non-muslim. Aturan islam justru akan memberikan keadilan bagi siapa pun yang bernaung di dalamnya.
Tawaran utamanya adalah Indonesia harus berhukum kepada Aturan Allah SWT. Karena memang negeri ini adalah hasil rekayasa dan ciptaan Allah SWT. Alam dan segala yang hidup di atasnya, berstatus sebagai hamba. Yang selayaknya mematuhi aturan Allah SWT tanpa kalimat tapi. Sebab Indonesia milik Allah, maka termasuk dinamika politik dan pergantian kekuasaan harus mencontoh dari islam. Sehingga selain ongkos pemilihan yang minim, setidaknya Khilafah (Sistem pemerintahan Islam) mampu melahirkan orang-orang terpercaya dengan keimanan dan ketaqwaan.
Rizqi Awal,
Pengamat di Lembaga Analisis Politik Indonesia.
