Perubahan politik dari Kerajaan menuju Republik merupakan fenomena yang terjadi di banyak negara di dunia, termasuk Inggris dan Jepang. Kedua negara ini memiliki lintasan sejarah yang unik dalam transformasi sistem pemerintahannya, dari monarki absolut hingga demokrasi modern. Tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana Inggris dan Jepang mengalami evolusi politik yang berbeda namun sama-sama mengarah pada pembentukan sistem pemerintahan yang lebih demokratis.Â
Inggris: Dari Monarki Konstitusional ke Republik
Kerajaan Inggris telah menjadi salah satu kerajaan terkuat di Eropa selama berabad-abad. Namun, perjalanan politik Inggris tidak selalu mulus, ditandai dengan berbagai pemberontakan, revolusi, dan reformasi yang membawa perubahan signifikan pada struktur pemerintahannya. Pada abad ke-17, Inggris mengalami Revolusi Glorious, yang mengakhiri kekuasaan absolut Raja Charles I dan mengantarkan Inggris menuju monarki konstitusional di bawah William dan Mary. Sistem ini memberikan peran lebih besar bagi parlemen dalam proses pengambilan keputusan, mengurangi kekuasaan mutlak raja.
Perkembangan selanjutnya terjadi pada abad ke-19, ketika Inggris mengalami reformasi politik yang semakin memperkuat peran parlemen. Undang-Undang Reformasi 1832 memperluas hak pilih dan mengubah distribusi kursi di parlemen, sementara Undang-Undang Reformasi 1867 dan 1884 semakin memperluas hak pilih, mendekati sistem demokratis modern. Pada abad ke-20, Inggris bergerak semakin dekat dengan sistem republik. Setelah Perang Dunia I, monarki Inggris mengalami krisis legitimasi akibat peran Raja Edward VIII yang kontroversial. Ini mendorong perdebatan publik tentang masa depan monarki. Meskipun pada akhirnya monarki bertahan, namun kekuasaan raja semakin terbatas, dengan parlemen dan kabinet memegang kendali utama atas pemerintahan.
Pada masa sekarang, Inggris masih mempertahankan monarki konstitusional, namun dengan peran raja yang semakin terbatas sebagai kepala negara simbolis. Perdebatan tentang transisi menuju republik masih berlangsung, terutama di kalangan generasi muda yang lebih berorientasi demokratis.
Jepang: Dari Kekaisaran ke Demokrasi Parlementer
Sementara itu, perjalanan politik Jepang juga menunjukkan transformasi yang signifikan, walaupun dengan lintasan yang berbeda dari Inggris. Jepang awalnya merupakan Kekaisaran yang dikendalikan oleh dinasti Kaisar yang berkuasa secara absolut. Namun, seiring dengan modernisasi dan westernisasi pada abad ke-19, Jepang mengalami perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Pada tahun 1889, Kaisar Meiji mengeluarkan Konstitusi Meiji, yang mengubah Jepang menjadi monarki konstitusional dengan parlemen (Diet) sebagai lembaga legislatif. Meskipun kekuasaan Kaisar masih dominan, Konstitusi Meiji membuka jalan bagi tumbuhnya politik pluralis di Jepang.
Pada periode antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Jepang mengalami pergolakan politik yang dinamis. Terjadi persaingan antara kekuatan militeristik dan partai politik sipil untuk memperebutkan kontrol atas pemerintahan. Pada akhirnya, kekuatan militer berhasil merebut kendali, mengembalikan Jepang menjadi kekaisaran militeristik yang ekspansif. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membawa perubahan mendasar pada sistem politik negara ini. Di bawah pendudukan Amerika Serikat, Jepang mengadopsi Konstitusi Pasca-Perang 1947 yang mengubah Jepang menjadi monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Kekuasaan Kaisar dibatasi hanya sebagai simbol negara, sementara parlemen (Diet) dan Perdana Menteri memegang kendali atas pemerintahan.
Sejak saat itu, Jepang telah menjadi salah satu demokrasi liberal terkuat di Asia, dengan sistem multipartai dan pergantian kekuasaan yang damai. Meskipun masih menyimpan jejak-jejak tradisionalisme, Jepang modern telah bertransformasi menjadi negara demokratis yang stabil.
Perbandingan antara kedua negara
Meskipun Inggris dan Jepang memiliki lintasan sejarah politik yang berbeda, keduanya menunjukkan tren yang serupa dalam evolusi menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Inggris berawal dari monarki absolut, lalu bertransformasi menjadi monarki konstitusional dengan peran parlemen yang semakin kuat. Sementara itu, Jepang beralih dari kekaisaran absolut menjadi monarki konstitusional dan akhirnya demokrasi parlementer.
Kedua negara ini mengalami perjuangan panjang dalam melepaskan diri dari warisan otoritarianisme dan menuju sistem politik yang lebih terbuka dan partisipatif. Reformasi politik, perdebatan publik, dan pergeseran kekuasaan dari elit istana ke parlemen menjadi ciri khas perjalanan politik mereka. Menariknya, meskipun Inggris dan Jepang sama-sama bergerak ke arah demokrasi, keduanya mempertahankan unsur-unsur monarki dalam sistem pemerintahannya. Inggris masih mempertahankan monarki konstitusional, sementara Jepang tetap memiliki Kaisar sebagai simbol negara.
Hal ini menunjukkan bahwa proses transformasi politik di kedua negara tidak selalu linier dan absolut. Terdapat upaya untuk menyeimbangkan tradisi dengan tuntutan modernitas, menciptakan hibridisasi antara sistem monarki dan republik yang unik bagi masing-masing konteks nasional. Evolusi politik Inggris dan Jepang dalam era modern menggambarkan bagaimana dua negara dengan latar belakang sejarah yang berbeda dapat mengalami perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Meskipun dengan lintasan yang unik, keduanya menunjukkan adanya tren umum ke arah pembatasan kekuasaan mutlak monarki dan peningkatan peran rakyat melalui parlemen.
