Kemiskinan merupakan potret kehidupan yang mungkin tidak akan hilang dalam kehidupan bangsa ini. Seakan sudah menjadi masalah dasar masyarakat siapapun pemimpinnya. Namun ditahun 2018 ini kita seakan dibuat tersentak ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan hasil survei yang menyatakan kemiskinan turun menjadi hanya 9,82% atau sekitar 25 juta jiwa.Â
Yang berarti pertama kalinya persentase kemiskinan menjadi single digit sejak 1998. Angka ini langsung menjadi kegaduhan banyak kalangan termasuk politikus yang akan berkontestasi di pemilu 2019.
Masyarakat menjadi gaduh karena mereka menganggap data BPS tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Banyak yang mengaitkan hal ini hanya sebagai pencitraan pemerintah menjelang pemilu. Ada juga yang meragukan BPS sebagai lembaga yang melakukan survei yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan Maret 2018.
Kubu oposisi pemerintah juga gencar berspekuli di media. Banyak diantaranya meragukan hasil survei BPS. Rata-rata mengkritisi standar hidup layak yang menjadi Rp 14.000. Angka ini dinilai kecil menurut kalangan karena dengan penghasilan sebesar itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam sehari. Metode penghitungan BPS dinilai tidak relevan dalam menghitung angka kemiskinan.
Di sisi lain, pengamat percaya bahwa data BPS bisa menjadi acuan dalam melihat angka kemiskinan. Karena BPS merupakan lembaga kredibel yang memang dikhususkan untuk menghimpun data dalam berbagai sektor. Meskipun banyak pihak yang menyatakan hasil riset berbeda namun yang menjadi acuan tetaplah data BPS.
Pencapaian pemerintah memang sudah baik dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Program-program unggulan juga sudah disalurkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini menjadi tolok ukur pemerintah sekaligus PR karena masih banyaknya kontra dan polemik. Kemiskinan yang kita temui di sekitar kita memang masih banyak. Efektivitas program bantuan yang tidak tepat sasaran, sampai waktu penyaluran bantuan pemerintah yang masih telat waktu.
Sebagai petugas cacah lapangan BPS, saya menyadari masih adanya kekurangan dalam pengambilan data tersebut. Respoden sendiri terkadang tidak jujur dalam mengungkapkan data penghasilan dan pengeluaran.Â
Sehingga hasil dari survei tidak 100% akurat. Sosialisasi dan edukasi masyarakat  juga diperlukan untuk memberi wawasan pentingnya data statistik bagi roda pemerintahan dalam mengambil kebijakan. Artinya masih banyak pembenahan yang harus dilakukan di berbagai tingkat mulai BPS kabupaten kota, provinsi sampai pusat.
Ada kalanya mental masyarakat juga berpengaruh terhadap penghitungan penduduk miskin. Misal masyarakat yang cenderung konsumtif daripada pendapatan bisa menjadikan survei yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataannya. Bersamaan dengan momen kontestasi di pemilu mendatang mengakibatkan hampir seluruh gejolak di masyarakat menjadi konsumsi politik yang banyak pro dan kontra.
