Masyarakat di Indonesia sudah tidak asing lagi oleh apa yang dimaksud dengan partai politik. Partai politik secara awam dapat di artikan sebagai alat dari sistem pemerintahan demokrasi guna merebut kekuasaan dari tingkat kota/kabupaten hingga Nasional. Secara praktis memang itulah definisi dan fungsi dari partai politik yang berada di permukaan masyarakat. Namun jauh di dalamnya, sesuai dengan konstitusi, bahwa partai politik merupakan organisasi yang memiliki ciri khas dengan di bentuk secara sukarela untuk memperjuangkan hak-hak politik anggotanya dan masyarakat, yang di dasari oleh kesamaan kehendak untuk mempertahankan keutuhan empat pilar kebangsaan. Mencerna definisi berdasarkan konstitusi, tentu guna mewujudkannya di butuhkan fungsi yang membuat partai politik itu ada, sesuai dengan tujuannya yang nyata dan tidak hanya sebatas terminologi.
Partai politik berkembang dan menstimulasi keberadaannya melalui proses penyadaran dan pendewasaan politik, serta proses pembentukan sikap dan orientasi politik yang menyentuh langsung kepada masyarakat dengan menggunakan media sayap organisasi kemasyarakatan partai, yang di bentuk guna menjalankan fungsi pendidikan dan sosialisasi politik, sehinggafungsi partisipasi politik dapat terlaksana sesuai cita-cita konstitusi berdasarkan pemahaman masyarakat yang cukup atas keterwakilannya oleh partai politik melalui fungsi agregasi kepentingan. Upaya inilah yang seharusnya di galang oleh partai politik guna meningkatkan elektabilitas di kalangan pemilih. Namun ekses dari kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan atas efektifitas serta efisiensi, menyebabkan pergeseran mode sosialisasi menjadi lebih praktis, yaitu dengan melalui penayangan iklan partai politik pada televisi swasta pada prime time. Terlepas dari status kepemilikan televisi swasta, penayangan tersebut memang menjadi pilihan efektif bagi partai politik untuk mensosialisasikan visi, misi, serta program kerjanya yang diharapkan dapat mendongkrak popularitas didalam masyarakat. Efektifitas sosialisasi politik secara ‘tidak langsung’ ini memang belum teruji secara jelas terhadap sisi elektabilitas, sehingga muncul survei yang dilakukan oleh lembaga guna mengetahui efektifitas setiap upaya partai politik dalam melakukan sosialisasi.
Survei yang ditunjukan terhadap partai politik merupakan salah satu langkah terbaik guna meningkatkan partisipasi swing voters yang melebur di dalam masyarakat, mengingat ketertarikan individu terhadap suatu hal, cukup dipengaruhi oleh apa sedang digemari masyarakat luas. Metode dan sampel yang digunakan lembaga survei, tentu telah teruji secara akademis, dan menggunakan teknologi terbaik, serta mengedepankan asas independen dalam mengolah data hingga menyajikannya kepada khalayak, sehingga apa yang dihasilkan dari survei tersebut dapat dikatakanmewakili keinginan masyarakat. Namun saat ini masyarakat cukup dibuat bingung oleh berbagai macam lembaga survei yang menampilkan hasil berbeda-beda, baik dari segi elektabilitas maupun popularitas partai politik. Fenomena ini menimbulkan beragam opini di dalam masyarakat, baik opini sarkastis maupun opini optimis yang menganggap bahwa politik itu dinamis. Masyarakat memiliki hak untuk mengembangkan opini terhadap beragamnya hasil survei yang telah terjadi, namun yang perlu dicermati dari fenomena tersebut adalah ketika partai politik memanfaatkan hasil survei dengan menggoyang independensi dari lembaga yang menyelenggarakan, dan memanfaatkannya untuk sosialisasi politik sebagai upaya meningkatkan popularitas.
Berbagai cara dapat dilakukan oleh partai politik untuk melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat guna meningkatkan popularitas, dan elektabilitas, Kemajuan teknologi informasi dapat menjadi dayung kemudi yang lebih efektif bagi partai politik, namun dapat saja menjadi pedang bermata dua yang dapat menghilangkan fungsi esensi yang telah diamanatkan oleh konstitusi.
---oOo---
