Data Pribadi - Penegakan Hukum Perdata

Data pribadi sangat erat dengan masyarakat. Masyarakat memberikan data pribadi mereka untuk bisa mengakses ke dalam suatu sistem komputer, sistem elektronik agar bisa menggunakan platform, sistem elektronik ataupun aplikasi baik di HP ataupun di komputer. Suatu pelaku usaha juga menganalsisi data pribadi kita pada sistem mereka dengan tujuan untuk mendapatkan data apa, konten apa,  makanan apa, barang apa yang banyak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. 

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur antar individu dengan individu/badan hukum.  Hingga saat ini, hukum perdata kita diatur dalam Kuh.Perdata. Apabila pelaku usaha yang memanfaatkan data pribadi kita tidak bisa menjaga / melindungi dengan baik, maka pelaku usaha tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pelaku usaha yang menggunakan dan membutuhkan data pribadi adalah semua pelaku usaha yang tersambung ke dalam sistem elektronik, sistem perbankan, sistem komunikasi, sistem belanja online. Namun, beberapa oknum menyalahgunakan data pribadi kita untuk kepentingan melawan hukum, mengganggu privasi kita sebagai pemilik data pribadi.  Data pribadi yang kita himpun ke dalam sistem, pada umumnya, 3 diantaranya yakni, nama, alamat email, nomor HP.  Konsumen harus dilindungi. Kita sebagai pemilik data pribadi juga adalah konsumen yang berada dalam posisi lemah. 

Pertanyaannya, 

1. Apakah hak  pemilik data pribadi di halaman 157 di Buku "Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana"?

2. Apakah kewajiban pemilik data pribadi di halaman 157 di Buku "Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana"?

3. Apa urgensi perlindungan data pribadi?

4. Apa payung hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia hingga saat ini? Sebutkan, minimal 2 Peraturan Perundang-undangan. 

5.  Apabila kita sebagai pemilik data pribadi merasa terganggu, merasa terancam, apakah yang bisa kita lakukan dengan sarana hukum perdata? kemana kita harus mengajukan gugatan keperdataan? Apakah dasar hukumnya? Apakah hanya Pasal 1365 Kuh.Perdata? Apakah bisa menggunakan UU ITE?

Daftar Pustaka:

Rizky Karo Karo, 2019, Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana,  Karawaci: FH UPH.