Melestarikan KKN

Untuk Indonesia…

Ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi penulis. Pertama, perlu adanya sinergi antar program-program pemberdayaan yang ada baik dari pemerintah, swasta dan universitas. Ada KKN mahasiswa dari Universitas, ada program pemerintah seperti TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) di bawah koordinasi Wakil Presiden, Dokter PTT Kemenkes, ada Perdesaan Sehat-P2SEDT-P2DTK KPDT, ada PSP-3 Kemenegpora, ada unsur swasta Indonesia Mengajar, Indonesia Menyala Dompet Dhuafa, dll.

Saya membayangkan kalo semua bersinergi jadi satu maka ada capaian-capaian yang dapat dicapat sesuai waktu dan target. Teknisnya pemerintah yang memiliki program pemberdayaan masyarakat perlu berkordinasi untuk memetakan wilayah target pemberdayaan baik dari sisi pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Lalu adakan semacam musrenbang pemberdayaan nasional yang mengundang unsur pemerintah, swasta dan universitas. Setelah itu, mulai penerjunan tim. Misal wilayah A, dibawah koordinasi pemerintah, mengirimkan relawan dari KPDT dan dokter PTT untuk bidang kesehatannya, Indonesia Mengajar untuk bidang pendidikannya, Indonesia Menyala untuk bidang ekonomi, sementara PSP-3 Kemenegpora dibidang pemberdayaan lainnya.

Kedua, Interdisipliner. Satu hal penting untuk pemberdayaan adalah lintas keilmuan (interdisipliner). Perlu ada fasilitator yang memiliki berbagai background: kesehatan (kedokteran, farmasi, tanaman obat, gizi), ekonomi (koperasi, pertanian, peternakan) dan teknologi (teknik). Sebab penulis berkeyakinan bahwa satu masalah misal kesehatan, tidak hanya dapat diselesaikan dengan mendatangkan fasilitator kesehatan, melainkan masalah tersebut (linkage) terkait dengan ekonomi dengan pendidikan. Begitu juga masalah buta huruf misalnya, tidak hanya terkait dengan problem pendidikan, maka masalah tersebut juga dapat diselesaikan dengan perbaikan ekonomi dan kesehatan.

Ketiga, keberlanjutan program (sustainability). Pemetaan wilayah sangat penting untuk mengetahui prioritas wilayah program yang akan dituju. Setelah mengetahui prioritas wilayah, tim diturunkan selama waktu tertentu (misal 1 tahun). Tim yang diturunkan berasal dari unsur pemerintah maupun swasta. Setelah itu berlanjut ke angkatan selanjutnya untuk wilayah yang sama (jika target belum tercapai). Namun sebelum berlanjut ke angkatan selanjutnya, diselingi dengan KKN mahasiswa dari berbagai kampus selama 2 bulan (waktu dibatasi, 2 bulan). Jadi selama 2 bulan, ada ruang untuk seleksi dan menyiapkan segala sesuatu untuk tim yang akan terjun untuk periode yang lebih lama. Ada keberlanjutan di wilayah yang sama sampai program tercapai sesuai waktu dan target yang ditentukan. Jangan sampai terjadi, tim diterjunkan selama 1 tahun, namun tahun berikutnya tidak ada yang diterjunkan kembali padahal tujuan program belum tercapai.

Penulis melihat, jika 3 syarat minimal ini mulai dari sinergi, interdisipliner dan sustainability terjalin maka penulis yakin program pemberdayaan menjadi fenomena tersendiri. Harapannya mungkin seperti yang sering diutarakan seorang Anies Baswedan “lebih baik menyalakan satu lilin daripada terus menerus mengutuk kegelapan” []