Mohon tunggu...
Rizky Karo Karo
Rizky Karo Karo Mohon Tunggu... -

Saya seorang mahasiswa hukum dan masih belajar menulis. Jadi, mohon bimbingannya :)

Selanjutnya

Tutup

Catatan

Reshuffle Kabinet, Semoga Kinerjanya Lebih Baik

18 Oktober 2011   16:53 Diperbarui: 26 Juni 2015   00:47 50
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Presiden SBY telah merombak kabinetnya, ada menteri baru, ada menteri lama yang berubah jubah tugasnya, ada wakil-wakil menteri baru. Semoga semuanya, itu untuk kepentingan rakyat miskin, dan bukan untuk kepentingan 'rakyat tertentu' saja. Sejujurnya, partai politik tidak boleh mengatur Presiden karena Indonesia menerapakan Sistem Presidensil, dimana Presiden memiliki Super Power di pemerintahan,bukanlah Partai/Parlemen yang memiliki kekuatan. Jadi Presiden tidak bertanggungjawab kepada partai, namun Presiden bertanggungjawab, dan menjalankan MANDAT RAKYAT yang telah memilihnya beberapa tahun silam.

Berbicara mengenai Wakil Menteri, ini adalah hal yang membingunkan, apakah Wakil Menteri adalah anggota kabinet? namun jam 8 malam tadi, Pak Presiden mengklarifikasi, bahwa wakil menteri bukanlah anggota kabinet, dan wakil menteri tidak diberik fasilitas seperti menteri, wakil menteri diberi fasilitas setara dengan pejabat PNS Eselon Golongan I. Saya pribadi kurang setuju,bagaimana dengan praktiknya? bagaimana dengan gaji para wakil menteri itu? kalau gaji wamen itu menggunakan uang APBN, daripada menggaji wamen, lebih baik APBN tadi dipakai untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, sekolah.

Adapun, Kursi Menteri PKS yang berkurang haruslah diterima dengan lapang dada, yang menurut beberapa televisi, bahwa itu tidak sejalan dengan kontrak politik sebelumnya. Namun kembali lagi, Reshuffle adalah HAK ISTIMEWA Presiden.

Saya berharap sebagai orang awam, perombakan kabinet ini tidak menambah masalah, namun dapat mempercepat program Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dan Presiden tidak dikontrol oleh menteri/partai politik.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun