      Gerakan emansipasi perempuan di Indonesia muncul ketika era pergerakan nasional pada abad ke-19. Keadaan perempuan pada masa itu masih mendukung nilai-nilai tradisional dan terikat oleh adat. Pendidikan pada masa itu hanya diprioritaskan kepada anak laki-laki sedangkan anak perempuan biasanya hanya dibatasi dengan pendidikan rumah atau lingkungan keluarga saja.
      Pelopor pertama gerakan emansipasi perempuan di Indonesia ialah R.A. Kartini. Melalui bidang pendidikan, Beliau sangat mendorong dalam upaya meningkatkan kualitas perempuan pada saat itu. Lalu kemudian, Derajat perempuan pada masa itu mendekati kesetaraan dengan laki-laki. Hal ini disampaikan melalui tulisan R.A Kartini melalui bukunya yang berjudul "Habislah Gelap Terbitlah Terang".
      Seiring berkembangnya gerakan emansipasi perempuan melalui bidang pendidikan, dilanjutkan dengan munculnya organisasi-organisasi dalam bidang politik dan militer. Organisasi ini muncul dilatar belakangi oleh rasa ketidakadilan maupun kedudukan yang dimana perempuan dianggap warga negara kelas dua. Sehingga lahirlah keinginan perempuan apa yang mereka cita-citakan baik dalam bidang pendidikan, politik, sosial, dan sebagainya.
      Sejak masa purba, para kaum perempuan memiliki keterbatasan dalam kebebasannya seperti hak sebagai manusia yang memiliki naluri untuk keluar dari batasan lingkungan yang tidak seluas kaum laki-laki. R.A Kartini bersama para pejuang perempuan lainnya berupaya menyadarkan bahwa perempuan tidak hanya memiliki keterbatasan dalam hal-hal yang menyangkut kesetaraan dengan hak hidup laki-laki.
      Oleh karena itu, dibutuhkannya kesadaran para kaum perempuan akan hak dan kodratnya sebagai perempuan yang selalu dinggap lebih rendah dalam hal yang terikat dengan hak kebebasan hidup. Tidak hanya para kaum perempuan, namun para kaum laki-laki juga harus memiliki kesadaran terhadap hak hidup yang setara sebagaimana hak hidup manusia. Dengan ini gerakan emansipasi perempuan dapat berhasil apabila kesadaran dari perempuan dan laki-laki atas stereotipe yang tidak mengunggulkan kaum laki-laki. (Tubagus, 2021)
      Politik merupakan sarana antara masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan serta aturan yang mengatur individu ataupun kelompok masyarakat dalam negara. Setiap warga negara memiliki hak dalam pemerintahan, baik kaum perempuan dan laki-laki. Namun hingga kini, kaum perempuan masih dipandang sebelah mata khususnya dalam bidang pemerintahan maupun politik. Kaum perempuan kerap kali mendapatkan tindakan diskrimanasi karena dianggap tidak setara dengan kaum laki-laki, selain itu kesenjangan baik dalam sosial maupun politik masih menjadi persoalan yang belum mendapatkan keadilan bagi para kaum perempuan.
      Kaum perempuan hingga saat ini masih berusaha untuk memperjuangkan keberadaannya dalam bidang sosial dan politik, terlebih dengan hak-haknya dalam menyetarakan kemampuannya dengan kaum laki-laki. Dalam pemerintahan masih banyak didominasi oleh para kaum laki-laki, sehingga perempuan kerap kali tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Oleh karena itu, dengan adanya gerakan emansipasi perempuan inilah yang mampu mendorong kesetaraan antar perempuan dan laki-laki.  (Yandy & Mustajab, 2022)
      Dalam sejarahnya, posisi perempuan dalam berkebebasan tidaklah setara atau sepadan dengan posisi laki-laki. Diskriminasi dalam sektor politik hampir sering terjadi, karena perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Selain diskriminasi, masih banyak ketimpangan lainnya yaitu seperti stereotipe, kekerasan, dan beban peran ganda terhadap perempuan. Pada sektor sosial dan politik peranan perempuan terkendala dengan budaya patriarki yang sudah tertanam di Indonesia.
      Kaum laki-laki cenderung tidak menerima gagasan bahwa perempuan memiliki sikap mandiri, memiliki kebebasan berpendapat, serta tindakan agresif. Sektor politik identik dengan kekuasaan yang dipegang oleh para kaum laki-laki, sehingga stigma bahwa perempuan tidak mampu untuk menjadi pemimpin karena kekuasaan untuk memimpin diidentikan dengan ciri yang maskulin. Namun pada kenyataannya, tentu perempuan memiliki peluang dalam berkegiatan politik.
      Adanya persaingan antara kaum perempuan dan laki-laki inilah yang sering membuat para perempuan tidak mampu untuk menunjukkan kebebasan atas hak politiknya. Faktor yang mempengaruhi perempuan dalam berpolitik ialah stigma yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga saja. Perempuan dalam sektor politik menjadi isu yang sensitif serta stigma yang masih terus berkembang, maka adanya gerakan emansipasi perempuan ini memberikan sinegritas bahwa perempuan harus berdaya, dan mampu bersaing serta mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. (Rahmah, 2021a)
      Banyaknya opini publik yang mengatakan bahwa urusan kaum perempuan dan laki-laki terbagi atas dua hal yaitu, perempuan menangani urusan domestik sedangkan laki-laki menangani urusan publik. Opini inilah yang semakin memberatkan para kaum perempuan, sehingga terjadi konsekuensi yang harus dihadapi oleh banyak kaum perempuan. Dengan konsekuensi yang diterima, perempuan sering tampil kurang percaya diri. (Winarto, 2002)
