Krisis Nuklir Korea Utara: Respon Korea Selatan Dalam Menghadapi Nuklir Korea Utara

Keamanan negara dalam suatu kawasan regional tentunya dapat dipengaruhi oleh beberapa negara kawasan yang berada di wilayah yang berdekatan satu sama lainnya. Sebagai contoh, kita dapat melihat ketegangan yang sedang terjadi di Semenanjung Korea akibat dari adanya peningkatan pengembangan nuklir di kawasan tersebut. Letak geografis Korea baik Selatan maupun Utara, keduanya berada di kawasan strategis yang berdekatan dengan negara besar seperti Rusia, Tiongkok, dan Jepang. Keamanan kawasan Semenanjung ini menjadi sangat penting mengingat hadirnya peningkatan pengembangan nuklir Korea Utara yang mampu menyebabkan ketidakstabilan keamanan bagi negara-negara yang berada di wilayah tersebut. Salah satunya adalah Korea Selatan.

Dilansir dari KBS World, berbicara mengenai isu nuklir Korea Utara berarti membicarakan permasalahan seputar bagaimana proses pengembangan senjata nuklir di Korea Utara dijalankan secara tersembunyi atau rahasia. Sejak tahun 1950-an, Korea Utara telah memulai pengembangan program nuklirnya dengan mendirikan Institut Penelitian Energi Atom dan Akademi Ilmu Pengetahuan pada bulan Desember tahun 1952 yang diusung oleh Kim Il Sung. Oleh karena itu, Kim Il Sung dianggap sebagai pendiri program nuklir Korea Utara. 

Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan senjata nuklir telah ramai menjadi fokus perbincangan di kalangan penstudi Hubungan Internasional serta menjadi bagian dari isu global. Mengingat, dunia pernah merasakan dampak dari peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia II yang telah mengorbankan banyak nyawa sehingga dunia tak ingin kembali merasakan hal serupa di masa depan. Penting bagi kita semua untuk memahami permasalahan nuklir Korea Utara ini mengingat perkembangannya yang semakin masif memberikan berbagai respon dan kritikan dari masyarakat internasional. Hal tersebut, dapat terjadi karena senjata nuklir ini memiliki kemampuan destruktif yang dapat menyebabkan kerusakan dan mampu mengancam perdamaian dan keamanan terutama di Semenanjung Korea, Asia Timur Laut, dan tentunya merusak pondasi dari rezim non-proliferasi internasional (Ministry of  Foreign Affairs Republic of Korea, nd).

Respon Korea Selatan dalam Menangani Krisis Nuklir Korea Utara

Di tengah gempuran ancaman keamanan akibat dari adanya peningkatan dalam mengembangkan tenaga nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, Korea Selatan dalam hal ini berusaha untuk melakukan berbagai cara dalam merespon ancaman tersebut. Respon yang dilakukan Korea Selatan antara lain meningkatkan pasukan militer untuk menjaga keamanan domestik dan melakukan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat untuk membendung ancaman senjata nuklir Korea Utara. Selain itu, Korea Selatan meminta perlindungan akan ancaman nuklir kepada Amerika Serikat dengan memperkuat hubungan aliansi keamanan diantara keduanya. Selain itu, Korea Selatan juga turut meningkatkan pertahanan konvensionalnya. 

Di bawah pemerintahan Presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung dan Roh Moo Hyun pendekatan yang dilakukan sebagai respon dari program nuklir Korea Utara adalah dengan melalui kerjasama melalui cara perdamaian dan reunifikasi dalam proses menstabilkan keamanan di Semenanjung. Rencana reunifikasi atau penyatuan Korea tersebut tertuang dalam Sunshine Policy yang digaungkan oleh Kim Dae Jung dan Policy Peace and Prosperity yang digaungkan oleh Roh Moo Hyun. Kebijakan tersebut dibuat untuk mencairkan hubungan kenegaraan yang sebelumnya mengalami ketegangan dan berusaha untuk menciptakan perdamaian dibandingkan harus berlomba-lomba dalam persaingan persenjataan yang menghabiskan biaya politik cukup besar bagi keduanya. Namun, kebijakan tersebut tidak dapat bertahan sebagaimana mestinya. Hal itu dapat terjadi, akibat dari adanya perbedaan kepentingan serta ideologi yang menghambat keduanya dalam proses integritas keamanan yang lebih baik.

Peningkatan pengembangan program nuklir Korea Utara secara terus-menerus, memaksa Korea Selatan untuk mengembangkan energi nuklir serta meningkatkan kapabilitas militer konvensionalnya baik dari darat, laut, maupun udara. Hal tersebut dilakukan, semata-mata untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan Korea Selatan sebagai negara yang berada di Semenanjung dimana berdekatan dengan negara yang dinilai mampu mengancam kedaulatan negara-negara di kawasan tersebut. Korea Selatan telah melakukan pengembangan energi nuklirnya sejak tahun 1970-an, melalui Agency for Defence Development di tahun 1978. Pada saat itu Korea Selatan berhasil dalam mengembangkan misil Nike-Hercules menjadi misil balistik yang jangkauannya mencapai 150-250 km (Wicahyani, 2010). 

Selain itu, di bawah kepemimpinan Kim Dae Jung, Korea Selatan mendirikan Committee for the Promotion of Defense Reform serta mendeklarasikan kebijakan Five-Year Defense Reform Plan pada April 1998. Hal tersebut dilakukan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas persenjataan yang kuat, memperluas jangkauan informasi teknologi persenjataan militer, dan membangun infrastruktur teknologi persenjataan militer yang ekonomis. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Kim Dae Jung selaku Presiden Korea Selatan pada saat itu, menggunakan beberapa cara pendekatan seperti mendukung perombakan terhadap organisasi dengan mengembangkan suatu pengaturan komando di bidang terkait persenjataan, pengembangan teknologi, biokimia, dan transportasi militer serta pertahanan nuklir. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam rangka percepatan akuisisi aset pertahanan terkait dengan kecepatan, kapabilitas, dan kemampuan perang dalam menangani dan menghindari bahaya ancaman nuklir Korea Utara.

Meskipun pemerintah Korea Selatan turut melakukan pengembangan senjata nuklir, hal tersebut hanya dilakukan sebagai upaya mitigasi dan persiapan dalam membendung ancaman dari kehadiran nuklir Korea Utara serta mengimbangi kekuatan negara tersebut. Pemerintah Korea Selatan saat ini juga telah melakukan berbagai upaya dalam menyeimbangkan kestabilan keamanan di Semenanjung tidak hanya dengan pendekatan militer saja. Tetapi juga menggunakan pendekatan seperti kerjasama dan melakukan berbagai upaya-upaya perdamaian selayaknya kebijakan Sunshine yang dipelopori oleh Kim Dae Jung.

Peningkatan pengembangan senjata nuklir saat ini menjadi suatu fenomena yang harus diperhatikan dan setiap negara dari berbagai dunia harus beradaptasi dengan perkembangan dan mengantisipasi peristiwa ini dengan bijak. Korea Selatan sebagai negara yang berdekatan dengan Korea Utara dimana memiliki senjata nuklir telah melakukan berbagai upaya perdamaian juga mitigasi untuk mengantisipasi ancaman yang dapat ditimbulkan hasil dari aktivitas pengembangan nuklir tersebut. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan demi menyeimbangi kekuatan yang dimiliki Korea Utara dalam rangka perlindungan dan keamanan negara. Hal tersebut, merupakan bagian dari upaya self help dimana suatu negara berusaha untuk mempertahankan diri dari serangan maupun ancaman dari negara lain.

Referensi