Majelis tinggi parlemen Jepang meloloskan undang-undang untuk mempromosikan pemahaman tentang isu-isu LGBTQ, tetapi tidak melindungi hak-hak tertentu atau menyediakan selimut yang melarang diskriminasi
RUU tersebut telah menghadapi kritik dari kelompok hak asasi dan konservatif, karena tidak menjamin hak asasi manusia untuk komunitas LGBTQ dan mungkin secara diam-diam mendorong beberapa bentuk diskriminasi.
Rancangan awal RUU tersebut menetapkan bahwa diskriminasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender harus "tidak ditoleransi", tetapi diubah menjadi "tidak boleh ada diskriminasi yang tidak adil", yang menurut para kritikus memungkinkan kefanatikan.
Jepang adalah satu-satunya negara Kelompok Tujuh (G7) yang tidak memiliki perlindungan hukum untuk serikat sesama jenis
Dukungan untuk pernikahan sesama jenis dan hak-hak lainnya telah berkembang di kalangan masyarakat Jepang, tetapi oposisi tetap kuat di dalam Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, yang dikenal dengan nilai-nilai konservatif dan keengganan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan keragaman seksual.
Aktivis LGBTQ telah mengupayakan pengesahan undang-undang anti-diskriminasi, tetapi RUU saat ini tidak berfokus pada orang-orang yang bersangkutan dan malah berfokus pada pihak yang mendiskriminasi mereka, yang bertentangan dengan apa yang mereka butuhkan
