Istilah era society 5.0 ada pertama kali semenjak deklarasi perdana menteri Jepang Shinzo Abe pada lepas 21 Januari 2019. Konsep ini muncul menjadi tinjauan berasal era revolusi 4.0 yg saat ini sebagai tren globalisasi yg membentuk sebuah inovasi baru seiring dengan perkembangan zaman serta juga ke elemen rakyat awam. Tujuan asal konsep era society 5.0 ini merupakan mewujudkan rakyat supaya sahih-sahih menikmati hayati dan merasa nyaman. Hal ini menjadi solusi asal revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mengdegradasi umat manusia.
Secara awam society 5.0 merupakan masyarakat awam yang dapat menyelesaikan beberapa tantangan serta pertarungan sosial yang terdapat disekitarnya menggunakan memanfaatkan banyak sekali macam inovasi juga terobosan baru yang telah terdapat pada era revolusi industri 4.0 mirip Internet Of Things ( internet buat segala sesuatu), Artificial Intelligence ( kecerdasan buatan mirip robot), Big Data ( data pada jumlah akbar). Society 5.0 lebih mengarah di kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yg dapat mempermudah insan dalam bidang teknologi serta akan memilki kemampuan lebih buat melakukan juga menganalisa sesuatu menggunkan donasi robot,meringankan pekerjaan berat mirip menganalisa informasi pada skala masif yg bisa mempersingkat sebuah pekerjaan.
menggunakan hadirnya era society 5.0 sebagai penemuan baru asal adanya revolusi industri 4.0 sebagai jawaban untuk rakyat bahwa teknologi memiliki peranan yg sangat penting bagi kelangsungan hidup insan, sistem yg terhubung pada global maya artinya akibat optimal yg telah diperoleh dari adanya Artificial Intelligence dengan penggabungan teknologi Big Data yg bisa menjadi nilai feedback dalam bidang industri juga society berasal yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Selain dari aspek ilmu pengetahuan dan teknologi Perekonomian juga menjadi aspek vital dalam mengukur tingkat kesejahteraan kehiduapan di suatu negara. Diharapkan perekonomian suatu negara untuk terus meningkat agar tingkat kesejahteraah warga atau rakyatnya terjamin serta tanpa mengalami krisis ekonomi. Tetapi faktanya perekonomian di negara berkembang seperti Indonesia maupun negara -- negara maju lainnya seperti China dan Amerika Serikat akan mengalami penurunan atau inflasi. Permasaahan tersebut sebenarnya bisa diminimalisir untuk mencegah masalah yang lebih parah maka negara Indonesia harus melakukan kerja sama dan melakukan perubahan. Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan secara individu melainkan harus seluruh aspek bangsa. Perubahan tersebut mengenai sistem perekonomian dengan memanfaatan dan memberdayakan seluruh umat yang terlibat dalam perekonomian bangsa.
Salah satu solusi yang ditawarkan sebagai alternatif penyelesaian inflasi di era society 5.0 yaitu dengan konsep ekonomi syariah, ekonomi syariah sebagai alternatif  solusi untuk mengatasi inflasi telah menawarkan reformasi terhadap berbagai sistem moneter, menghubungkan kuantitas produksi dengan kuantitas peredaran uang, melarang sikap berlebihan dan mengarahkan dalam hal belanja serta meningkatkan produksi dan mencegah penimbunan barang komoditas.
Konsep ekonomi Isam atau ekonomi syariah dimana pada awal kemunculannya dibarengi dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Pada saat itu sosialisasi siasialisasi mengenai system ekonomi syariah dilakukan masing-masing oeh  lembaga syariah. Kemudian para pemangku kepentingan mengadakan perkumpulan untu membentuk suatu oerganisasi baru dengan program peaksanaan sosialisasi yang terstruktur, sistematis, da berkelanjutan. Hingga akhirnya muncul suatu organisasi tersebut bernama Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah.
Dalam penerapannya konsep ekonomi syariah dalam menjalankan prinsip -- prinsipnya menghindari ketidakpastian, mengutamakan etika dalam berusaha, melarang transaksi money for money dan mendasarkan riil aset dalam suatu transaksi.
Dalam upaya mengimplemetasikan sistem ekonomi syariah di Indonesia, bagaimanapun, akan dihadapkan pada berbagai tantangan. Bebrapa tantangan tersebut dapat dipilah kepada beberapa bentuk tantangan, antara lain sebagai berikut:
- kondisi politik. Tantangan kondisi politik berkait dengan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam aspek kebijakan dan regulasi ekonomi. Sebab, bagaimanapun, implementasi ekonomi syariah di Indonesia akan berkait dengan masalah kebijakan dan regulasi, sementara kebijakan dan regulasi sangat membutuhkan kedua institusi tersebut.
- kondisi sosiologis. Tantangan kondisi sosiologis ini berkait erat dengan kesiapan masyarakat dalam menerima ekonomi syariah untuk diimplementasikan. Hal ini muncul disebabkan karena sudah berabad-abad lamanya masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan perilaku ekonomi konvensional. Bahkan, tidak sedikit umat Islam yang sangat memuja sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang di Barat.
- kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah menurunnya tingkat ekonomi masyarakat Indonesia. keadaan seperti ini merupakan implikasi dari upaya sistematis penjajah Belanda untuk menterbelakangkan bangsa Indonesia. Dari mulai keterbatasan menuntut ilmu sampai pada pemberlakuan hukum secara diskriminatif telah menjadikan kehidupan sosial-ekonomi bangsa Indonesia terbelakang dan dampaknya masih terasa hingga saat ini
Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menjadi tantangan perkembangan konsep ekonomi islam di atas, pengembangan konsep ekonomi syariah harus memperhatikan dan memfokuskan serta perlu serius setidaknya pada tiga hal berikut.
- Mengutamakan pengembangan ilmu konomi syariah pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- Pengembangan konsep eonomi syariah dengan perantara regulasi-regulasi yang dapat mendukung.
- Pengembangan sistem perekonomian khalayak yang apat didukung penuh berbasis sektor riil yang ditopang oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah.
Dalam perkembangannya konsep ekonomi syariah  di Indonesia Konsep ekonomi syariah telah diimplementasikan pada berbagai sektor perekonomian yang dapat mendukung aktifitas keuangan maupun perekonomian. Penerapan ekonomi syariah di Indonesia diharapkan mampu untuk membantu pemulihan ekonomi nasional maupun global akibat pandemi. Prinsip-prinsip dasar dalam perilaku ekonomi Islam mengarah ke tujuan umum (maqashid al-Syariah), yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sistem keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip pembagian risiko, etika, dan prinsip-prinsip moral yang memungkinkan sistem ini bertindak sebagai pejuang yang melindungi kepentingan orang miskin dan rentan dalam krisis. Sehingga mampu memberikan solusi terhadap tantangan ekonomi yang sedang berlangsung ataupun yang telah berlalu.
Sistem keuangan syariah mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Distribusi kekayaan lebih dianjurkan daripada akumulasi kekayaan, hal ini sebagai upaya untuk merealisasikan pemerataan ekonomi nasional. Beberapa produk keuangan termasuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah bentuk komitmen keuangan syariah untuk menjaga hak-hak orang miskin melalui distribusi pendapatan berlebih dari orang-orang yang tergolong menengah ke atas.
