Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari mulai wali kota, bupati, hingga gubernur. Sejauh ini, para bakal calon pemimpin daerah itu mulai memoles citra dan mematut diri, baik melalui pemasangan poster maupun baliho meski belum secara resmi. Masyarakat, sebagai calon pemilih, mesti jeli dan hati-hati dalam memilih calon pemimpin mereka kelak. "Jangan lagi terjebak membeli kucing dalam karung" pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah, baik gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, maupun wali kota-wakil wali kota, baru akan dibuka pada 27-29 Agustus mendatang. Akan tetapi, tidak ada salahnya mulai dari sekarang masyarakat memerhatikan dan mempelajari rekam jejak calon pemimpin mereka. Perhatikan alat peraga yang kini mulai menjamur di wilayah masing-masing, apakah ada eks napi koruptor yang kembali mencalonkan diri.
seperti yang kita ketahui bersama bahwa labuhanbatu sedikit lagi akan di cap sebagai sarang lahan basah bagi para pelaku korupsi seperti pada kasus OTT Bupati Labuhanbatu nonaktif, Pangonal Harahap, dihukum 7 tahun penjara. Ia terbukti menerima suap sebesar Rp 42,28 miliar dan SGD 218.000 dari pengusaha. Tak hanya sampai disitu kita persingkat diperiode selanjutnya KPK tak bosannya dan layak diapresiasi atas kinerjanya yang telah kembali melakukan OTT kepada Bupati Labuhanbatu nonaktif Erik atrada dan KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp 551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp 1,7 miliar. Begitulah rangkaian beberapa kasus korupsi yang menimpa Kabupaten kita tercinta. Lalu, siapa yang harus disalahkan atas kasus tersebut? saya rasa tidak ada yang perlu disalahkan karena pada dasarnya perilaku korup memang sudah tabiat.Â
Yang sekarang kita perlu lakukan terkhusus warga atau masyarakat Labuhanbatu jangan lagi terbuai dan tergoda oleh para pemimpin yang tidak amanah semacam ini. Jangan lagi permisif dengan segala bentuk perilaku koruptif, termasuk politik uang. Harus tegas diingatkan, aksi korupsi yang kian menjadi-jadi di Indonesia merupakan buah dari praktik semacam ini. Pemberantasan korupsi akan semakin sulit jika politik uang masih menjadi tabiat dan perilaku yang wajar dalam sebuah kontestasi. Politik uang bakal mengerdilkan demokrasi dan pada tingkatan tertentu mematikan demokrasi.
Selain itu, politik uang juga pada akhirnya akan berdampak buruk bagi masyarakat sendiri. Politik uang bakal menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup. Pemimpin yang dilahirkan melalui praktik ini ialah pemimpin yang memiliki karakter pragmatis, tidak kompeten, dan jauh dari nilai-nilai integritas. Dalam praktik pemerintahan, kepentingan rakyat berada di urutan sekian, setelah kepentingan dirinya, donatur, atau kepentingan kelompok ditunaikan.
Sekali lagi harus ditegaskan, korupsi, apa pun bentuknya, jelas perbuatan tidak bertanggung jawab yang hanya menguntungkan diri sendiri dan menyengsarakan rakyat. Jangan menggantungkan masa depan wilayah Anda kepada orang-orang pragmatis semacam ini. Â Oleh karena itu, jika ingin kehidupan di wilayah Anda maju, adil, makmur, dan sejahtera, jangan pernah lagi memilih pemimpin korup. Tidak munafik aku mengatakan ini bahkan seorang iblis pun tertawa jika kalian mengatakan narasi ini munafik. Pikirkan kembali nasib Kabupaten Labuhanbatu kedepannya, anak-anak, cucu kita jika kita masih menghambakan perilaku korup.Â
Sedikit saya sampaikan keresahan bahwa kami muak dan malu para pemimpin kami selalu terperangkap dalam lubang suap atau korupsi, saya harap para pemimpin yang sudah menunjukkan taring dan eksistensinya dapat membawa program bahwa Kalian lah yang layak memimpin Labuhanbatu selama 5 tahun kedepannya dan teruntuk pemimpin korup atau keturunannya yang ingin maju dipilkada tahun ini, saya harap kalian  dapat memberikan sebuah kepercayaan masyarakat agar memilih kalian. Cukup sudah dengan otak kosong namun berisi tas, mau sampai kapan labuhanbatu terus diberengus dengan berita OTT karna kalian ngebet ingin mengembalikan modal awal. Salam sehat anti korupsi, merdeka. Free Palestine. Hidupkan Gerakan sosial.Â
