Rasanya Ada yang Salah dari Cara Pemerintah Berkomunikasi

Tragedi di sahkanya RUU TNI menjadi bukti nyata bahwa suara pemegang tahta tertinggi di sebuah negara demokrasi (rakyat) sama sekali tidak di dengar.

Beberapa kali menjadi trending topic di X bahkan hingga menyebar ke platform media sosial lainnya seakan tidak diacuhkan oleh para pemangku kebijakan. Saya rasa kali ini rakyat cukup jelas menyampaikan apa yang menjadi keresahannya. Pengulangan 'Orde Baru'.

Dalam setiap postingan di media sosial, jelaass sekali bahwasannya Masyarakat khawatir orde baru akan kembali terjadi. Dimana militer memiliki kekuasaan dan kendali penuh terhadap masyarakat sipil. Kewenangannya atas senjata menjadi kekuatan tersendiri terhadap Masyarakat sipil yang tidak memiliki kewenangan itu.

Pemangku kebijakan yang memegang senjata terdengar 'mengerikan'. Rasanya demokrasi semakin terkikis. Hak kebebasan berekspresi semakin menipis. Rakyat tidak lagi menjadi pemegang tahta tertinggi. Padahal hakikatnya negara yang demokratis adalah negara dengan prinsip 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'.

Baru saja RUU TNI ini di sahkan satu kepala babi sudah mendarat ke kantor tempo yang ditujukan khusus untuk Cica, seorang jurnalis Perempuan Tempo yang juga memimpin sesi 'bocor alus politik' beberapa waktu lalu.

Ini menjadi bukti bahwa saat ini rakyat bukan lagi hanya tidak didengar melainkan juga dipaksa untuk diam dan bungkam atas fakta-fakta dan keresahan yang dirasakan. Kita semakin jauh dari praktik 'negara demokrasi'.

Hingga saat ini, menurut saya tidak ada satu pun respon pemerintah yang bisa menjawab keresahan seluruh Masyarakat Indonesia. Seperti yang tadi sudah saya sampaika, agaknya masyarakat sudah cukup gamblang menyampaikan apa yang menjadi keresahannya. Rasanya tidak mungkin jika mereka yang duduk di sana tidak mengetahuinya. Bukankah mereka 'tidak sesibuk itu' untuk sempat membuka media sosial? Bukankah mereka memiliki orang khusus untuk memantau apa yang sedang hangat diperbincangkan Masyarakat? Dipikirkan bagaimanapun seharusnya mereka tahu apa yang terjadi dan apa yang menjadi permasalahan atas RUU TNI ini.

Rasanya ada yang salah dari cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat. Saya yakin mereka tidak sepenuhnya tahu dan paham bagaimana kondisi lapangan saat ini. Mereka tidak mengenal betul apa yang sebenarnya diinginkan dan dibutuhkan masyarakat. Jikalaupun ada rencana atau maksud baik di balik RUU TNI untuk masa mendatang seharusnya pemerintah bisa mengomunikasikannya dengan baik sebelum semuanya berlarut seperti ini. 

Pemerintah harus mulai belajar 'berkomunikasi' dengan rakyat, bukan hanya rakyat yang ada di gedung-gedung pemerintahan tapi juga rakyat yang menyebar di seluruh negeri. Saat membuat kebijakan mereka harus memastikan bahwa itu akan berdampak baik untuk mayoritas warga negara. 

Kuncinya adalah mau mengenal. Libatkan masyarakat sipil secara penuh. Kolaborasi saja jika perlu. Kami yang saat ini menolak bukan seorang yang anti pemerintah. Kami hanya berusaha menyampaikan pendapat. Karena nanti, yang pertama kali merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah kami, masyarakat sipil, masyarakat biasa.