Alokasi Hubungan Negara dan Agama. Pemikiran politik Islam juga mencakup pandangan terhadap hubungan antara negara dan agama. Beberapa pemikir mengadvokasi negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, sementara yang lain memperjuangkan negara yang mengakui kebebasan beragama dan memastikan perlindungan hak-hak minoritas. Begitu pula dengan Interaksi antara Agama dan Politik. Dengan Konsep Khilafah yang merujuk pada kepemimpinan dalam Islam, menjadi pusat perdebatan dalam pemikiran politik Islam. Beberapa kelompok atau individu berpendapat bahwa khilafah harus dipulihkan sebagai bentuk pemerintahan yang ideal, sementara yang lain mengusulkan interpretasi yang lebih kontekstual dan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi.
Pemahaman tentang alokasi  politik dalam keagamaan Islam dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan interpretasi individu atau kelompok. Berikut ini adalah beberapa pendekatan yang sering muncul dalam pemikiran politik Islam terkait dengan alokasi politik dalam konteks agama Islam. Agama sebagai Sumber Hukum bagi beberapa pemikir politik Islam, agama Islam memiliki peran sentral dalam menentukan hukum dan sistem politik. Mereka berpendapat bahwa prinsip-prinsip syariah, yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, harus menjadi landasan dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan publik. Dalam pandangan ini, agama Islam harus memiliki porsi yang signifikan dalam politik dan tata kelola negara.
Partisipasi Politik Berlandaskan Nilai-nilai Islam. Pendekatan lain adalah mengedepankan partisipasi politik umat Muslim berdasarkan nilai-nilai Islam dalam konteks negara yang pluralistik. Pemikir yang menganut pendekatan ini berupaya memadukan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebajikan moral Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka melihat porsi politik dalam keagamaan Islam sebagai bagian dari upaya untuk membentuk masyarakat yang adil dan bermartabat.
Penting untuk diingat bahwa tidak ada konsensus tunggal mengenai porsi politik dalam keagamaan Islam. Pemikiran politik Islam dapat beragam dan tergantung pada interpretasi individu atau kelompok yang berbeda. Selain itu, porsi politik dalam keagamaan Islam juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti sejarah, budaya, dan kondisi politik di masyarakat tempat pemikiran tersebut berkembang.
