Politik Oligarki, Gaya Baru Pemerintahan Jokowi

Sebelum memasuki pembahasan ada baiknya kita memahami dulu apa itu Politik Oligarki? Di dalam teori Thomas Aquinas, istilah oligarki dapat disimpulkan berupa kekuasaan kelompok kecil sedangkan dalam oligarki penguasa negara menindas rakyatnya melalui represi ekonomi. Penguasa oligarki adalah orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah. (Suhelmi, 2001)

Menurut seorang profesor dari Northwestern University, Jefrey A. Winters mengubah konsep dan pemahaman oligarki. "oligarki dibedakan menjadi dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki mempunyai suatu dasar kekuasaan serta kekayaan material yang sangat sulit untuk dipecah dan juga diseimbangkan.

Sedangkan dimensi kedua menjelaskan bahwa oligarki mempunyai suatu jangkauan kekuasaan yang cukup luas dan sistemik, meskipun mempunyai status minoritas di dalam sebuah komunitas". (Winters, Profesor Of Northwestern University)

Ada beberapa ciri-ciri Negara yang menganut atau menggunakan Sistem Pemerintahan Oligarki yakni, kekuasaan dipegang atau dikendalikan oleh kelompok masyarakat kecil, terjadi ketidaksetaraan ataupun kesenjangan dari segi material yang cukup ekstrem, uang dan kekuasaan merupakan hal yang tidak terpisahkan, kekuasaan dimiliki hanya untuk mempertahankan kekayaan. Pertanyaan yang selalu menjadi perdebatan apakah Indonesia menganut sistem pemerintahan oligarki ini?

Seperti yang kita ketahui jika sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, mempunyai tujuan memeratakan kekuasaan serta ekonomi, ternyata tidak berjalan sesuai dengan tujuan. 

Jefrey Winters merupakan analisis politik (Daniealdi)"demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai oleh kelompok oligarki, akibatnya sistem demokrasi di Indonesia semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya". (Winters, Profesor Of Northwestern University)

Winters juga menjelaskan bahwa "ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata antara kelompok kaya dengan kelompok miskin saat tahun 1945 jika dibandingkan dengan saat ini. 

Hal ini terjadi sebagai akibat dari kelompok elit dan oligarki di Indonesia sudah menguasai serta mengontrol sistem demokrasi dan berlanjut Indonesia mempunyai oligarki demokrasi". Winters pun menambahkan "jika sistem demokrasi yang sedang berkembang akan semakin membuat oligarki merajalela, hal ini bukan kesalahan sistem demokrasi, melainkan kurangnya penegakan hukum".

Sebenarnya sistem pemerintahan oligarki ini sudah ada sejak era Orde Baru dimana hanya Soeharto dan kelompoknya saja yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap pemerintahan di Indonesia, namun seperti yang kita ketahui sistem oligarki yang dibangun oleh Soeharto harus mengalami kehancuran ketika krisis pada tahun 1998 terjadi. 

Ribuan mahasiswa turun untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto karena dinilai gagal dalam membangun pemerintahan. Lantas oligarki tidak hilang begitu saja, justru terdapat penekanan tentang bagaimana kekuasaan oligarki di Indonesia kontemporer.

Richard Robison serta Vedi R. Hadiz di dalam bukunya yang berjudul "Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market".