Peringatan Hari Parlemen, Ketum DPP LDII: Pengingat Peran DPR RI dalam Demokrasi Indonesia

Jakarta, 16 Oktober 2024 -- Hari ini, tepat 79 tahun sejak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dibentuk melalui Maklumat Wakil Presiden Hatta No. 10 pada 16 Oktober 1945. Momentum bersejarah ini menjadi pengingat penting bahwa pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif oleh wakil rakyat adalah bagian mendasar dari demokrasi yang sehat.

Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), KH Chriswanto Santoso, menekankan bahwa keberadaan DPR adalah wujud demokrasi prosedural yang menempatkan rakyat sebagai pengawas kekuasaan melalui perwakilan mereka. "Konsep bahwa kekuasaan harus diawasi oleh wakil rakyat yang duduk di DPR adalah pertanda bahwa demokrasi kita berjalan sesuai prosedur. Substansinya, DPR harus menjalankan fungsi pengawasan ini dengan sungguh-sungguh," ujar KH Chriswanto.

KH Chriswanto juga menyoroti bahwa DPR bukan hanya lembaga formal, tetapi merupakan wadah representasi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, anggota DPR harus mengutamakan kepentingan rakyat dan aspirasi pemilih mereka. "Partai politik seharusnya memahami logika ini. Jadi, tidak seharusnya mereka dengan mudah me-recall anggota yang memperjuangkan aspirasi rakyatnya," tuturnya.

Ia mengkritik beberapa praktik di mana anggota DPR diberhentikan melalui mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (PAW) karena terlalu kritis terhadap kebijakan tertentu, meskipun tindakan tersebut sesuai dengan aspirasi rakyat. "Parpol harus menyadari idealisme ini, karena partai politik sendiri lahir dari perjuangan sekelompok masyarakat," tambahnya.

Hari Parlemen ini, menurut KH Chriswanto, adalah waktu yang tepat untuk pembaruan cara berpikir para wakil rakyat di DPR, khususnya dengan mayoritas anggota yang saat ini merupakan wajah-wajah baru. "Mereka jangan melestarikan budaya lama oknum DPR yang tidak kritis, korup, dan tidak mewakili aspirasi pemilih. Kita juga melihat banyak yang lebih sibuk membangun popularitas di media sosial daripada bekerja keras di DPR," tegasnya.

KH Chriswanto menekankan bahwa anggota DPR memiliki amanah besar untuk memantau kekuasaan dan membuat undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat. Ia juga mendorong agar DPR lebih dekat dengan masyarakat melalui kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas), baik berbasis keagamaan maupun nasionalis. "Ormas sangat dekat dengan masalah yang dihadapi masyarakat, namun sering kali terbatas dalam hal kapabilitas. DPR memiliki otoritas untuk membantu mengambil keputusan dan mempercepat implementasi kebijakan," paparnya.

Di sisi lain, KH Chriswanto mengingatkan bahwa parpol harus melihat anggota DPR sebagai perwakilan rakyat, bukan hanya sebagai wakil partai di parlemen. "Anggota DPR adalah milik rakyat yang memilih mereka, bukan hanya milik partai. Oleh karena itu, partai politik harus menempatkan kader terbaiknya untuk benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat," jelasnya.

Stereotip bahwa partai politik hanya memperjuangkan kepentingan sempit mereka dan kerap bertentangan dengan aspirasi rakyat harus segera dihilangkan. Menurut KH Chriswanto, parpol akan tetap dicintai dan dibela oleh simpatisannya jika mampu membawa aspirasi rakyat ke parlemen.

Dalam peringatan Hari Parlemen ini, KH Chriswanto juga memberikan peringatan keras agar wakil rakyat tidak bekerja untuk sponsor politik mereka atau terlibat dalam praktik "shadow state" yang hanya menguntungkan segelintir elit. "Hari Parlemen harus menjadi pengingat bahwa wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas adalah kunci terwujudnya Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera," tutupnya.