Solusi yang pertama adalah pemerataan pembangunan daerah. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan pembangunan yang berfokus pada daerah-daerah yang tertinggal, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hal ini melibatkan investasi infrastruktur, akses pendidikan, dan peluang ekonomi yang setara di seluruh wilayah Indonesia.
Kebijakan ini dimaksudkan agar tidak hanya daerah-daerah maju perkotaan yang mengalami pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga di daerah-daerah yang kurang dijangkau atau diperhatikan oleh pemerintah pusat.
Reformasi sistem pendidikan merupakan solusi yang kedua. Diperlukan upaya serius untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Investasi dalam fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan kurikulum yang relevan akan membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dan memberikan peluang yang lebih adil bagi semua anak Indonesia.
Kemudian, solusi ketiga adalah pembangunan ekonomi inklusif. Pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang layak dan memberikan pelatihan bagi masyarakat yang kurang terampil. Pemberdayaan sektor informal dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah juga perlu didorong untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
Walaupun tidak bisa langsung memberikan akses sumber daya alam seperti misalnya pertambangan dan lain-lain, setidaknya pemberian paket kebijakan untuk meningkatkan sektor bisnis sekala rumahan tentu akan berdampak signifikan.
Perbaikan tata kelola dan pemberantasan korupsi menjadi solusi yang sangat penting dan diharuskan. Reformasi tata kelola yang transparan dan akuntabel harus menjadi prioritas utama. Penguatan lembaga pengawas, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi, dan pemberdayaan masyarakat dalam memerangi korupsi akan membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berkeadilan.
Karena sebagus apapun kebijakan yang sudah direncanakan, korupsi akan menjadi faktor kuat dalam memperlebar ketimpangan sosial-ekonomi yang sudah terjadi. Anggaran yang seharusnya menjadi hak warga negara untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, justru hanya dinikmati oleh pejabat tak bertanggung jawab dengan cara dikorupsi.
Solusi yang kelima adalah kebijakan sosial yang progresif. Pemerintah harus mengadopsi kebijakan sosial yang progresif, seperti program jaminan sosial, bantuan sosial, dan subsidi yang tepat sasaran. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi dan mendukung masyarakat yang rentan, serta mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap layanan publik.
Ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia adalah masalah serius yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan negara ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya serius dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.Â
Pemerintah harus mendorong pembangunan yang inklusif, memperbaiki tata kelola, dan mengadopsi kebijakan sosial yang progresif. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
