Kasus Prita Mulyasari: Kebebasan Berpendapat dalam Jurang Hukum

3. Madzhab Hukum Positivisme: Perbedaan Pendekatan

Madzhab hukum positivisme, seperti yang dikembangkan oleh para tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen, memberikan nuansa tambahan dalam analisis ini.

-John Austin: Dalam pandangannya, hukum adalah perintah dari otoritas yang sah. Dalam kasus Prita, perintah hukum diambil dari sistem peradilan yang menganggap bahwa tindakan Prita melanggar hukum. Dari sudut ini, otoritas hukum berhak untuk menghukum, meskipun hal itu mungkin berlawanan dengan pandangan masyarakat.

-Hans Kelsen: Kelsen mengembangkan teori hirarki norma hukum, di mana hukum positif harus mengikuti norma dasar (grundnorm). Dalam konteks ini, walaupun hukum pencemaran nama baik ditegakkan, ada perdebatan tentang apakah norma dasar yang melindungi kebebasan berekspresi telah dilanggar. Kelsen mungkin berargumen bahwa hukum harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum.

4. Implikasi Hukum dan Reformasi

Kasus Prita juga menunjukkan batasan hukum positivisme dalam merespons perkembangan sosial. Ketika masyarakat menuntut perubahan dalam perlindungan kebebasan berbicara, ini menunjukkan bahwa sistem hukum harus mampu beradaptasi. Tekanan dari masyarakat mendorong diskusi tentang reformasi hukum yang lebih inklusif terhadap hak asasi manusia.

5. Kesimpulan

Dari perspektif hukum positivisme, kasus Prita Mulyasari menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum dan penerapan norma yang berlaku. Namun, melalui lensa madzhab hukum positivisme, kita dapat melihat bagaimana hukum harus berevolusi untuk mencerminkan nilai-nilai dasar yang lebih luas dalam masyarakat. Kasus ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum yang ketat dan perlindungan hak-hak individu, serta tantangan yang dihadapi sistem hukum dalam merespons tuntutan masyarakat yang berubah.

#uinsaidsurakarta2024 #muhammadjulijanto #prodihesfasyauinsaidsurakarta2024