Subsidi Amanah Rakyat

Baru-baru ini lumayan hangat isu seputar kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang akan diambil oleh presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam masa awal pemerintahannya. Kebijakan ini memang suatu kebijakan yang tidak populis bahkan rawan banyak menuai kontra.

Soal sifat kebijakan yang kurang populis dan rawan kontra ini terang mestinya sudah diketahui oleh Jokowi sebagai decision maker dalam hal ini. Tentu saja keputusan awal ini bakal mempengaruhi kepemimpinannya 5 tahun mendatang seperti halnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menelurkan kebijakan sebaliknya, yakni menyubsidi BBM besar-besaran.

Dua kontradiksi ini yakni sebelumnya menyubsidi dan yang mendatang memangkas subsidi tentu memiliki preferensi alasan masing-masing. Menyubsidi BBM dalam jumlah besar tentu sangat disambut rakyat sebagai suatu kabar gembira di mana kebutuhan utama seperti BBM bisa dengan mudah dijangkau setiap harinya. Akan tetapi, dampak negatifnya tentu ada dan bukan tidak besar. Menyubsidi BBM berarti juga memangkas anggaran belanja negara (APBN) sektor lain untuk lebih memprioritaskan pada sektor BBM ini. Subsidi yang besar juga menyeret negara pada utang luar negeri yang bisa menjerat bangsa kita mendatang.

Akan halnya dengan memangkas subsidi memang bisa jadi terobosan signifikan dalam kaitannya APBN kita. Akan tetapi, perlu mekanisme dan pendukung yang kuat agar pemangkasan subsidi berbuah kesejahteraan rakyat, bukan malah sebaliknya. Soal pemangkasan subsidi mesti juga menyelaraskan dengan logika rakyat sebagai konsumen utama BBM. Jangan sampai pemerintah ke depan lupa bahwa subsidi juga amanah rakyat. Artinya, sejatinya rakyat memiliki hak untuk mendapat subsidi pada hal-hal tertentu dengan pajak yang dibayarnya.

Pemangkasan subsidi BBM pun jangan sampai hanya bermula dan berhenti pada soal angka. Lebih dari itu. Pemangkasan subsidi mesti memiliki jangka waktu yang baik agar daya beli masyarakat juga mampu menjangkaunya. Pemangkasan subsidi juga berkonsekuensi pada soal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat terentas dari ambang batas kemiskinan maka soal subsidi yang dipangkas bukan jadi masalah.

Semoga pemerintah ke depan tidak gegabah dalam mengambil langkah yang melibatkan hajat publik.