Koalisi Penyeimbang, Penentu Kebijakan

Kekuatan yang ditunjukkan Koalisi Merah Putih (KMP) dengan adanya kesolidan tim menunjukkan kekuatan tersendiri. Koalisi yang merupakan bentukan saat mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai calon presiden RI nomor 1 ini hingga kini tetap eksis meski kalah dalam konstelasi pilpres 2014.

Koalisi ini menghimpun beberapa partai seperti Gerindra, PKS, Golkar, juga PAN. Partai-partai tersebut bukan partai biasa yang tentu memiliki sistem solid dalam tubuh partainya. Termasuk dengan tetap berpadunya partai-partai tersebut dalam tubuh Koalisi Merah Putih.

Banyak isu yang meniupkan ketakutan akan koalisi tersebut yang nantinya akan melemahkan kekuatan pemerintah terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Akan tetapi, hal itu ditepis oleh Tantowi Yahya, sebagai salah satu petinggi Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga mengusung KMP. Kekuatan dan soliditas KMP ditegaskannya bukan sebagai ancaman. Tantowi bahkan menyatakan sebaliknya bahwa Koalisi Merah Putih menjadi kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan mendatang.

Kekuatan penyeimbang yang lebih sering dikenal sebagai kekuatan oposisi dalam pemerintahan tidak boleh begitu saja dihilangkan. Menghilangkan kekuatan penyeimbang sama saja sebagai upaya melanggengkan otoriterianisme pemerintahan. Otoriternya pemerintahan akan secara pasti membunuh negara itu sendiri.

Dalam segala gerak pemerintahannya, kekuatan penyeimbang bisa menjadi representasi dari bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Sekalipun pemerintahan terpilih merupakan pilihan yang melegitimasi rakyat keseluruhan bukan berarti dalam jalannya masa pemerintahan akan selalu sejalan dengan kepentingan rakyat.

Koalisi Merah Putih (KMP) bukanlah kekuatan penghancur yang layak untuk diposisikan sebagai musuh. Musuh sebenarnya bangsa ini adalah mereka yang ingin memperkaya diri dengan memeras rakyat seperti memanfaatkan posisi yang dimilikinya demi mencari kelebihan harta.

Semoga negara ini bisa mandiri dan bersinergi dalam mengelola negara dan rakyatnya. Semoga negara ini menghilangkan sikap curiga pada pihak yang justru dibutuhkan untuk menguatkan bangsa ini. Ke depan, pemerintah menjadi contoh bagi rakyat tentang pembelajaran bagaimana menghargai partner dalam gerak meski tidak selalu pihak yang pro dengannya.