Jawabannya sederhana, karena quick count tidak mampu mendeteksi mekanisme pemilihan secara Dropbox. Apa itu? yaitu surat suara yang ditempatkan pleh PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) di ladang-ladang kelapa sawit. Dimana satu minggu kemudian, surat suara tersebut diambil kembali untuk dilakukan perhitungan.
Di sinilah letak permasalahannya. Siapa yang bertanggung jawab menjaga surat suara? Apakah PPLN bersedia menjaga kotak suara tersebut dengan berkorban selama satu minggu menginap di ladang? Kalaupun bersedia, apakah PPLN mampu membayar uang perjalanan? Sementara PPLN seringkali mengeluhkan terbatasnya anggaran, sehingga tidak maksimal menyelenggarakan pemilu di Malaysia.
Akun http://panwaslukl.com/ banyak mengulas hal tersebut. Salah satunya adalah artikel "Partisipasi TKI dalam Pemilu Malaysia: Hambatan dan Kendala". Selain itu, akun tersebut juga memotret perjalanan mekanisme pemilihan secara dropbox.
[caption id="attachment_326015" align="aligncenter" width="408" caption="penghantaran kertas suara dropbox ke perusahaan perkebunan di Kelantan, 1/4"]
![14011928992071772109](https://assets.kompasiana.com/statics/files/14011928992071772109.png?t=o&v=555)
[caption id="attachment_326016" align="aligncenter" width="512" caption="penghantaran kertas suara dropbox ke perusahaan perkebunan di Terengganu, 1/4"]
![1401193010241843755](https://assets.kompasiana.com/statics/files/1401193010241843755.jpg?t=o&v=555)
[caption id="attachment_326017" align="aligncenter" width="320" caption="penjemputan kertas suara dropbox, 7/4"]
![14011930891634410855](https://assets.kompasiana.com/statics/files/14011930891634410855.jpg?t=o&v=555)
Dari foto-foto tersebut, dapat kita lihat betapa lemahnya pengawasan yang dilakukan PPLN dengan menyerahkannya kepada perusahaan perkebunan. Selisih waktu penghantaran dan penjemputan kotak suara dari 1 - 7 April, sangat memungkinkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ikut bermain. Hal ini pernah dikritik oleh Migrant Care,
"Migrant Care Khawatirkan Pemantauan Dropbox Voting"
Pada kenyataannya, Dropbox voting lebih disukai pemilih di luar negeri dibandingkan harus mendatangi TPS yang disebabkan boleh berbagai alasan, lokasi perkebunan jauh dari KBRI/KJRI; pihak majikan tidak memperbolehkan TKI meninggalkan pekerjaan dan ongkos perjalanan yang mahal.
Sebagai contoh, DPT di Kuala Lumpur, Malaysia, sebanyak 44.801. Dari jumlah tersebut, pemilih dropbox mencapai 34.058 atau  76%. Belum lagi jumlah pemilih lainnya yang tersebar di Penang, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching dan Tawau. Khususnya, Johor Bahru, Kota Kinabalu dan Kuching memiliki areal perkebunan kelapa sawit yang luas dibandingkan kota-kota lainnya. Dapat dipastikan, bahwa prosentase pemilih dropbox jauh lebih tinggi.
Kembali pada uraian di atas, mana mungkin quick count memperkirakan hasil sementara perolehan suara. Sehingga wajar, apabila Jokowi mempertanyakannya.