Kota Transparan, Perekonomian Mapan

Menjelang tahun baru 2015, tak terasa beberapa bulan lagi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 akan segera kita rasakan. Progam tersebut bertujuan untuk membentuk integrasi ekonomi di kawasan ASEAN.Sedianya AEC akan dilaksanakan pada tahun 2020 namun sesuai Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 pada KTT ke-12 ASEAN di Filipinamenyepakati progam tersebut dimajukan menjadi tahun 2015. Hal yang mendasari percepatan tersebut dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN untuk menghadapi kompetisi global serta adanya potensi penurunan biaya produksi sebesar 10-20% untuk barang konsumsi sebagai dampak inflasi ekonomi.

Tentunya dengan perubahan tersebut, negara ASEAN juga harus melakukan percepatanuntuk mempersiapkan potensi daerahnya masing-masing. Tak terkecuali Indonesia sebagai anggota ASEAN yang mempunyai luas wilayah terbesar di ASEAN. Hal tersebut perlu dilakukan supaya perekonomian di Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Karena jika hal tersebut dibiarkan, maka angka pengangguran dan kemiskinan akan semakin meningkat tiap tahunnya.

Ada banyak hal yang dapat dilakukan Indonesia untuk menghadapi AEC salah satunya yaitu memberikan perhatian utama dalam pembangunan perkotaan. Mengapa demikian? Menurut Daldjoeni seorang ahli dari Yunani berpendapat bahwa, “kota merupakan noda dalam suatu wilayah”. Dengan kata lain jika kotanya baik maka daerah disekitarnya akan tampak baik pula, dan sebaliknya, jika kotanya buruk maka daerahnya otomatis akan terkena dampak buruknya juga. Hal ini terjadi karena kota sebagai tempat perekonomian pertama maupun investasi-investasi dari luar negeri, baru kemudian ke wilayah pedesaan dan sekitarnya.

Namun jika ditilik lebih dalam, sebagian besar perkotaan di Indonesia masih belum siap dengan adanya AEC tersebut. Karena fakta dilapangan masih banyak kota yang bersifat tertutup, seperti contohnya di Jakarta sebagai kota tertutup yang terkandung dalam Keputusan DPR No. 14/P/DPRD/1970. Hal ini merupakan akibat dari padatnya penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, sehingga kawasannya cenderung sulit menerima pendatang yang akan membuat Indonesia tidak berkembang. Namun jika Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan sumber daya manusia yang dimiliki tentunya sangat membantu perekonomian di Indonesia

Berdasarkan seminar “Urban Sosial Forum” yang diadakan di Solo,metode untuk mengatasi hal tersebut salah satunya yaitu dengan adanya kota yang transparan, kota yang mudah berkomunikasi dengan rakyat akan kegiatan-kegiatan dari luar maupun progam-progam dari pemerintahan. Sehingga masyarakat di perkotaan tersebut mampu berkembang dalam menyikapi AEC tersebut.

Untuk menyikapi kota transparan tersebut pemerintah harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dalam menyikapi AEC tersebut. Seperti halnya memberikan pelatihan untuk berwirausaha untuk membuka lapangan kerja baru, berinovasi dengan sumber daya yang ada dan mampu mengembangkan produksi baik pertanian, perikanan maupun peternakan mereka, sehingga apabila ada budaya asing yang masuk masyarakat dapat mengambil dampak positifnya dan bisa memperoleh keuntungan dengan adanya masyarakat AEC tersebut..

Dengan adanya kota yang bersifat transparan tentunya akan berdampak semakin derasnya hal-hal baru yang akan masuk. Hal tersebut tentunya harus bisa diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya. Masyarakat harus mampu menyaring atau bahkan mengembangkan hal-hal baru yang akan berpengaruh positif pada kehidupan mereka. Apabila manusianya bermutu maka akan semakin mempermudah negara tersebut berkembang dalam berbagai sektor. Dan sektor yang mudah terpengaruh adalah perekonomian. Dengan hal tersebut tentunya diharap dengan adanya kota yang transparan bisa menunjang tingkat perekonomian di Indonesia.