Mohon tunggu...
M Ricky Rivai
M Ricky Rivai Mohon Tunggu... wiraswasta -

Orang Medan, lahir 29 Agustus 1992, pemilik www.rafitour.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Mewujudkan Kabinet Indonesia Raya

22 Mei 2014   05:37 Diperbarui: 23 Juni 2015   22:15 177
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
14006869542056477385

[caption id="attachment_337607" align="aligncenter" width="300" caption="Kabinet Indonesia Raya (doc. pribadi)"][/caption]

Perolehan suara Partai Gerindra yang kurang dari 20 % membuat Partai Gerindra harus menjalin koalisi dengan partai lain. Alhamdulillah, Partai Gerindra sudah didukung oleh Golkar, PAN, PPP, dan PKS yang mengusung Prabowo – Hatta Rajasa sebagai Presiden dan Wapres 2014.

Prabowo dengan visinya butuh rekan kerja yang dinamis dan visioner. Hatta Rajasa dikenal sebagai menteri yang concern dengan kebijakan yang pro ekonomi domestik. Hatta juga kaya akan pengalaman birokrasi dan ulung berdiplomasi. Darinya pula, proyek MP3EI terwujud.

Sedangkan Prabowo dan Hatta membutuhkan team work yang solid, profesional, dan kompeten di bidangnya. Banyak sekali kader – kader partai politik pengusung yang sangat cakap untuk ditempatkan dalam berbagai posisi di kementerian. Sebagai penyeimbang, ditunjuk pula profesional lain diluar partai politik sehingga semakin meningkatkan profesionalisme kerja kabinet yang dibentuk.

Anggaplah ini hanya angan – angan anak muda, tapi saya berharap profesional – profesional terbaik bangsa dapat dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan yang kuat dan kompeten, saya mengusulkan kabinet Indonesia Raya dengan formasi sebagai berikut ;

1.Menteri Utama Bidang  Ekonomi dan Pembangunan : Aburizal Bakrie

2.Menteri Utama Bidang Hukum, Pemberantasan Korupsi, dan Reformasi Birokrasi : Mahfud MD

3.Menteri Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia : Reinald Kasali

4.Menteri Sekretaris Negara : Yusril Ihza Mahendra

5.Menteri Hukum dan HAM : Mahendradatta

6.Menteri Dalam Negeri : Refly Harun

7.Menteri Luar Negeri : Hikmahanto Juwana

8.Menteri Pertahanan : Haryadi Darmawan

9.Menteri Keuangan : Drajad Wibowo

10.Menteri ESDM : Tri Mumpuni

11.Menteri Perindustrian dan Perdagangan : Hendri Saparini

12.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Fadli Zon

13.Menteri  Pertanian dan Kehutanan : Suhardi

14.Menteri Kelautan dan Perikanan : Susi Pudjiastuti

15.Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan

16.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Eggi Sudjana

17.Menteri Komunikasi dan Informatika : Onno W Purbo

18.Menteri PU, Lingkungan Hidup, dan Perumahan Rakyat : Taufik Kurniawan

19.Menteri Kesehatan : Ali Ghufron Mukti

20.Menteri Sosial : Chairul Tanjung

21.Menteri Agama : Hidayat Nur Wahid

22.Menteri Pariwisata : Hashim Djojohadikusumo

23.Menteri BUMN : Dahlan Iskan

24.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : Tri Rismaharini

25.Menteri Riset dan Teknologi : Warsito P Taruno

26.Menteri Pemuda dan Olahraga : Romahurmuzy

27.Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak : Elly Risman

28.Menteri Koperasi dan UKM : Didik J. Rachbini

29.Kepala Bappenas : Zulkiflimansyah

30.Kepala BIN : Soeripto

Selain itu, dibentuk pula lembaga khusus penyelenggaraan haji, lembaganya bisa dinamakan Badan Penyelenggara Haji Nasional ( BPHN ). Sebagaimana cita – cita Prabowo untuk mendirikan Lembaga Tabung Haji, dan mengingat potensi ibadah haji yang sangat luar biasa besar dan mampu menggerakkan ekonomi negara maka sangat diperlukan badan khusus pengelola dana haji dan penyelenggara haji yang independen di bawah presiden. Menteri Agama tidak lagi mengurusi haji. Manajemen BPHN diberikan wewenang membuat pola dan produk sebaik mungkin untuk penyelenggaraan haji yang modern, murah, dan efisien termasuk mengelola dana investasi haji yang menguntungkan.

Dari seluruh pos kementerian, 5 orang diantaranya adalah perempuan yaitu, Tri Mumpuni, Hendri Saparini, Susi Pudjiastuti, Tri Rismaharini, dan Elly Risman. Kabinet juga jauh lebih ramping dari era presiden sebelumnya demi terciptanya pemerintahan yang efisien dan akuntabel.

Koalisi adalah kebijakan politik, dengan demikian menteri juga merupakan pejabat politik, ditunjuk oleh Presiden yang duduk dan dipilih melalui proses politik. Koalisi tanpa bagi – bagi kursi itu mustahil, tidak salah dengan bagi – bagi kursi menteri. Yang salah justru menempatkan kader partai yang tidak kompeten di bidangnya. Dan justru hanya pencitraan jika ada elit partai politik yang sesumbar bahwa koalisinya adalah koalisi kerjasama, koalisi tanpa syarat. Opo iyoo to ?

Semoga Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Hatta Rajasa kelak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberantas korupsi, dan mengangkat martabat bangsa. Mampu menciptakan kabinet yang berdedikasi tinggi dan kompeten di bidangnya. Berhasil memimpin koalisi sehingga pemerintahan berjalan lancar sampai akhir periode. Semua dilaksanakan sebaik – baiknya, semata – mata demi kemakmuran bangsa, demi kejayaan Indonesia Raya

*M Ricky Rivai*

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun