Sanitasi Dasar, Kapan Bebas BAB Sembarangan?

(Dari koleksi pribadi)

Berita tentang Wapres Boediono membuka Konferensi Sanitasi Nasional (KSN) 2009 tadi pagi hampir luput dari perhatian masyarakat yang harap-harap cemas menghadapi hari esok yang diberitakan akan ada demo besar-besaran. Sebagian, termasuk anak saya, memilih naik taksi kekantornya takut kena macet, sebagian lain berencana untuk tidak masuk kantor, jaga-jaga sebelum terjebak macet sehingga tidak bisa pulang. Kita semua berdo’a semoga hari esok berjalan seperti biasa, kalaupun ada demo, mudah-mudahan berjalan dengan damai dan santun. Itulah harapan kita semua.

Kembali ke pokok berita, kondisi sanitasi di Indonesia memang tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Jangan dibandingkan dengan Malaysia, apalagi Singapura, dengan Vietnam saja kita sudah hampir disalip. Jakarta hanya menduduki posisi nomor dua dari bawah setelah Vientianne (Laos) dalam pencapaian cakupan sanitasinya. Jadi, pernyataan Wapres Boediono yang menargetkan sedikitnya 59,1 persen penduduk Indonesia dapat mengakses sanitasi dasar yang layak mulai 2015, sejalan dengan sasaran program Millenium Development Goals (MDG) adalah berita yang sangat menggembirakan dan patut disambut rasa syukur, paling tidak sudah ada political will yang jelas. Soal bagaimana pelaksanaannya, itu soal lain.

Bayangkan, di Indonesia, hanya beberapa kota saja yang memiliki sarana air limbah perpipaan atau sewerage, itupun hanya mencakup sebagian kecil kota. Hanya kurang dari 2% penduduk Jakarta yang dilayani dengan sarana air limbah perpipaan, sisanya masuk ke dalam tangki septik, atau langsung dibuang ke sungai dan perairan terbuka. Sehingga para ahli lingkungan menyebut Jakarta sebagai kota “sejuta septic tank”, dan sungai-sungai di Jakarta adalah “jamban terpanjang di dunia.” Ketertinggalan Indonesia di sektor sanitasi cukup besar, dan diabaikannya sektor sanitasi selama beberapa puluh tahun menyebabkan cakupan sanitasi sangat rendah. Investasi dalam bidang sanitasi sangat kecil, kalau tidak dikatakan hampir tidak ada. Investasi saat ini untuk pengembangan sanitasi diperkirakan hanya Rp200/orang/tahun, lebih rendah dari yang dibutuhkan sebesar Rp40,000/orang/tahun. Buruknya sanitasi ini menyebabkan kerugian terhadap ekonomi Indonesia sebesar 6,3 milyar dolar AS setiap tahun pada tahun 2006, ini setara dengan 2.3% Produk Domestik Bruto (PDB) kita. Sanitasi adalah sektor prasarana yang tanggung jawab pengadaan sarananya sudah diserahkan ke pemerintah kota dan kabupaten. Akan tetapi sebagian besar pemerintahan kota dan kabupaten belum menganggap sanitasi sebagai prioritas pembangunan di daerahnya. Selain investasi dalam sektor sanitasi amat tinggi, kurangnya dukungan politis dan tidak adanya visi jangka panjang merupakan penyebab utama rendahnya kinerja sektor ini. Para walikota dan bupati tidak merasa bahwa sanitasi merupakan hal yang mendesak, dibandingkan dengan masalah kemiskinan atau ketenagakerjaan, misalnya.

Wapres Boediono menambahkan bahwa akses sanitasi sangat menentukan keberhasilan dari paradigma pembangunan kesehatan lima tahun ke depan yang lebih menekankan pada aspek pencegahan (preventif) daripada aspek pengobatan (kuratif). Jadi seyogyanya kita menyambut baik political will pemerintah dalam mengejar ketertinggalan kita di bidang sanitasi dasar, agar kota-kota kita bisa bersaing dengan kota-kota lain di Asia Tenggara, yang sudah lebih dulu maju. Kita tentu tidak ingin dikenal sebagai sebuah negara yang warganya masih BAB (buang air besar) sembarangan, seperti dikatakan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, yang menargetkan bebas BAB pada akhir tahun 2014. “ BAB saja masih sembarangan” kata seorang teman, “bagaimana negara kita bisa maju?”.