Nama: Rismaya Kurnia Savitri
Prodi: Ilmu Administrasi PublikÂ
Saat ini Korupsi telah menjadi masalah yang selalu muncul dan menggerogoti fondasdi negara kita selama bertahun-tahun. Upaya yang selalu dilakukan orang pemerintah tidak digubris dengan baik oleh para pelaku korupsi, mahasiswa muncul sebagai harapan baru dan benteng terakhir dalam membangun budaya anti korupsi. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan mempelopori gerakan antikorupsi mulai dari lingkungan kampus sampai ke masyarakat luas.
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mempunyai dampak besar. Korupsi memberikan dampak negatif pada seluruh aspek kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor utama terjadinya ketidakadilan dan kemiskinan di suatu negara. Korupsi juga melemahkan sistem ekonomi, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan dan tatanan sosial masyarakat. Hal ini juga tidak manusiawi dalam hubungan internasional. Korupsi di Indonesia sudah meluas dan sulit diatasi. Korupsi hadir di semua lapisan masyarakat dan dianggap remeh. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama memerangi korupsi agar negara ini tidak hancur. (Liza Deshaini, 2017)
Peran strategis mahasiswa dalam membangun budaya antikorupsi tidak bisa mengabaikan posisinya sebagai intelektual muda. Berbekal ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir kritis dan semangat idealisme yang tinggi, mahasiswa diharapkan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Kampus sebagai tempat mahasiswa menimba ilmu dan berkembang merupakan titik awal yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran.
Langkah pertama dalam membangun budaya anti korupsi di kampus adalah dengan meningkatkan literasi anti korupsi mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi penel, dan kursus pelatihan yang membahas isu-isu terkait korupsi dan upaya pencegahannya. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai dampak negatif korupsi terhadap pembangunan nasional, diharapkan mahasiswa dapat lebih termotivasi untuk berperan aktif dalam gerakan antikorupsi. Selanjutnya, Mahasiswa diharapkan turut serta memantau penggunaan dana dan kebijakan kampus. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran perguruan tinggi dapat mengajarkan mahasiswa tentang tata kelola yang baik. Mahasiswa dapat berpartisipasi dalam audit sosial atau membentuk komite pengawas untuk memantau program dan anggaran kampus.
Kreativitas dan inovasi mahasiswa dapat dimanfaatkan untuk menjalankan kampanye antikorupsi yang menarik dan efektif. Pemanfaatan media sosial, pembuatan konten digital atau penyelenggaraan kompetisi antikorupsi dapat menjadi sarana penyebaran pesan antikorupsi kepada khalayak yang lebih luas. Mahasiswa juga dapat memulai gerakan sosial yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas di masyarakat. Mahasiswa memberikan nasehat tentang bahaya korupsi kepada masyarakat, mendorong mereka untuk membantu pemberantasan korupsi di sekitar mereka. Masyarakat juga diminta lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang relevan. Hal ini memperjelas bahwa korupsi harus diberantas oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya pemerintah. (Luh Putu Swandewi Antari, 2022)
Membangun budaya antikorupsi merupakan proses jangka panjang yang memerlukan komitmen dan konsistensi. Mahasiswa harus menjaga semangat idealis dan menghindari praktik korupsi di tempat kerja. Nilai-nilai antikorupsi di kampus juga harus disebarkan ke masyarakat melalui kolaborasi antara mahasiswa, civitas akademika, dan lembaga antikorupsi seperti KPK. Program seperti kunjungan pendidikan ke KPK, magang di lembaga antikorupsi, atau penelitian isu korupsi dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sebagai benteng terakhir dalam membangun budaya antikorupsi, mahasiswa mempunyai tanggung jawab besar dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Bermula dari lingkungan universitas, nilai-nilai integritas dan kejujuran diharapkan dapat terinternalisasi dalam diri mahasiswa untuk kemudian disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan komitmen bersama dan upaya terus-menerus cita-cita Indonesia bebas korupsi dapat terwujud.
