Jika jeli, ada yang aneh dengan rekapitulasi suara yang diumumkan KPU tadi malam. Keanehan itu terletak pada perolehan Partai Demokrat. Kala itu suara dari Maluku Utara dan Sumatera Selatan belum disahkan.
Lihat data ini (lihat angkanya, abaikan dulu persentasenya):
Saat perhitungan sementara minus Malut dan Sumsel, perolehannya adalah sebagai berikut:
PDIP 23.585.711 suara  (18,71 persen)
Golkar 18.082.217 suara (14,34 persen)
Demokrat 14.802.961 suara (11,74 persen).
Gerindra 14.599.203 suara (11,57 persen).
PKB 11.202.398 suara (8,88 persen)
Hasil final (resmi ) KPU setelah semua suara sudah masuk:
PDIP 23.681.471. (18.95 persen)
Golkar 18.432.312. (14,75 persen
Gerindra 14.760.371. (11.81 persen)
Demokrat 12.728.913. (10.19 persen)
PKB 11.298.957. (9.04 persen)
Sungguh aneh di rekapitulasi Partai Demokrat. Pada perhitungan sementara, Partai Demokrat mencapai 14.802.961 suara namun kemudian turun pada perhitungan final, yaitu 12.728.913.
Masih wajar jika selisih antara perhitungan sementara dan final itu naik, namun yang terjadi kali ini adalah menurun. Artinya, ada penggelembungan namun tak disadari sudah melampaui yang seharusnya, sehingga diturunkan lagi. Selisih turun perhitungan itu tak main-main; mencapai 2 juta. Jumlah yang sangat besar untuk sekadar salah hitung.
Meski di rekap final Partai Demokrat berada di urutan keempat (seperti di Quick Count), namun perolehan suara memang banyak berubah. Beberapa pihak memperkirakan partai seperti PKB kehilangan hampir 1,8 juta suara. Belum PPP, PKS, dan beberapa partai lain.
Perjuangan Calon Legislatif di lapangan memang benar-benar menguras energi. Bukan saja saat kampanye dan pemilu berlangsung, namun ketika perhitungan. Mereka harus benar-benar mengawal suara sampai final. Karena inti kecurangan terjadi saat perhitungan suara.
Penggelembungan suara mulai dari C1 ke D1, yang melibatkan KPPS, KPUD bahkan kongkalikong dengan Bawaslu. Semua tarian ditarikan oleh caleg demi maksimalnya perolehan suara. Di sinilah uang juga bermain. Sebagian memang bisa ditanggulangi oleh Badan Pengawas Pemilu -Bawaslu, tapi selebihnya tak akan bisa karena terlalu banyak pelanggaran dan bersifat massif. Kesimpulan sementaranya: nyaris semua pihak bermain di rekapitulasi suara.
Sampai di sini bisa dipahami, siapa yang punya akses melihat seluruh kecurangan? Bisa dibilang negara dan infrastrukturnya. Kecurangan-kecurangan itu bukan saja pekerjaan Bawaslu. Jangan salah, struktur kepolisian dan intelijen yang dilekatkan pada Pemilu, tidak saja bertugas mengamankan tapi juga melihat, mencatat, dan melaporkan.
KPU Tersandera
Nah, jika melihat mekanisme seluruh rekapitulasi sampai adanya fenomena suara Demokrat yang ‘diturunkan’ pada hasil resmi KPU tadi malam, apa yang salah?
Semua akan menuding KPU yang membiarkan semua bermain. Mulai dari caleg, Parpol A, sampai parpol L. Jika parpol incumbent pun ikut bermain, salah satu hasilnya ya itu tadi; suara yang diturunkan.
Pertarungan berikutnya memang KPU melawan Parpol. Partai-partai politik pun akan setengah hati melawan KPU. Karena jika serius melawan, maka semua kecurangan yang dilakukan partai politik peserta Pemilu pun akan dibuka. Semua partai akan telanjang dan malu. Sekali lagi, pascarekapitulasi ini KPU pun tak bisa berbuat apa-apa alias tersandera. Mahkamah Konstitusi masih tetap akan jadi keranjang sampah
Tanpa mengurangi rasa hormat, tapi dalam hal ini SBY dengan partai mercy-nya masih memegang bola. Harus diakui SBY kali ini cerdas dari pada pensiunan-pensiunan jenderal lainnya.
Selalu ada Pilihan menjadi kenyataan dan Operasi Senyap masih tokcer !
