Sebagai masyarakat yang mendapatkan hak pilih di Pilgub Jabar, 24 Februari mendatang, saya tidak ingin silau oleh prestasi-prestasi seorang calon sehingga terbutakan dari kekurangan-kekurangannya. Ahmad Heryawan, sosok yang saya jagokan, harus diakui merupakan manusia biasa. Tentu selama kepemimpinannya di tahun 2008-2013 ini ada beberapa catatan penting yang dikeluhkan oleh banyak pihak. Beberapa saya rangkum dalam poin-poin berikut ini:
1.Tingkat pengangguran Jawa Barat masih banyak
Menjelang akhir tahun 2012, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Masyarakat Jawa Barat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung. Mereka mengemukakan kekecewaan terhadap Aher yang selama ini dinilai gagal dalam menjalankan program kerjanya, terutama soal realisasi janji satu juta lapangan pekerjaan.
Secara nasional, tingkat pengangguran di Jawa Barat masih menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Banten. Tentu saja karena jumlah angkatan kerjanya yang memang membludak. Jabar merupakan provinsi yang memiliki jumlah angkatan kerja terbanyak kedua di Indonesia, setelah Jawa Timur. Menurut BPS, jumlah angkatan kerja di Jawa Barat cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 18,43 juta orang pada tahun 2008, meningkat menjadi 19,05 juta orang pada tahun 2009 dan 19,21 juta orang pada tahun 2010. Adapun yang mendapatkan pekerjaan pada tahun 2008 sebanyak 16,16 juta orang, tahun 2009 menjadi 16,79 juta orang, dan pada tahun 2010 menjadi 17,18 juta orang. Artinya memang masih terdapat banyak pengangguran, yaitu 12,28% pada tahun 2008, menurun menjadi 11,85% pada tahun 2009, dan 10,57% pada tahun 2010. Adapun pada tahun 2011, jumlah penangguran Jawa Barat semakin menurun menjadi 9,84%.
2.Menggunakan APBD untuk kampanye
Saat akan meresmikan pembangunan jalan tol lingkar selatan sekaligus peletakkan batu pertama pembangunan masjid provinsi Jabar di Kabupaten Sukabumi, Aher mendapat sambutan meriah dari para mahasiswa setempat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam sepuluh organisasi mahasiswa Sukabumi tersebut berdemonstrasi “menolak” Aher. Mereka menolak segala bentuk penggunaan Anggaran Negara/Anggaran Daerah untuk kepentingan kampanye salah satu pasangan calon Pemilukada Jawa Barat.
Para mahasiswa yang intelek tersebut mungkin menilai bahwa pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi yang menelan biaya investasi Rp.7,8 miliar tersebut semata untuk “menyuap” rakyat agar memilih kembali Aher sebagai gubernur. Pencitraan politik mungkin istilahnya. Padahal rencana pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi bukan rencana kemarin sore. Proyek ini sebenarnya telah ditenderkan sejak tahun 1997. Setelah terkatung-katung selama sekitar 15 tahun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya berinisiatif untuk mempercepat pembangunan jalan tol ini. Untuk mempercepat realisasi proyek ini Pemprov Jabar menggandeng investor baru. Sebanyak 75% saham diakuisisi oleh PT MNC, adapun 35% sisanya dimiliki oleh PT Jasa Sarana.
Jalur tol Ciawi-Sukabumi ini diharapkan sebagai solusi kemacetan Bogor-Sukabumi dan Jakarta-Bandung. Dengan adanya jalan tol ini, kemacetan di jalur Puncak, Kabupaten Bogor, sebagai akses Jakarta-Bandung yang dipadati kendaraan setiap akhir pekan dan libur panjang akan dapat diminimalisasi. Peningkatan aksesibilitas berupa jalur transportasi yang lancar diyakini dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Bahkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Sukabumi, Dedi Sutadi menyatakan bahwa keberadaan infrastruktur yang memadai akan memuluskan akses dari Jakarta menuju Sukabumi. Hal ini dapat menarik para investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sukabumi. Dengan adanya jalan tol, para investor tidak perlu khawatir lagi pada borosnya waktu tempuh dan kemacetan yang dapat menurunkan produktivitas usaha.
3.Kasus korupsi
Kamis, 7 Februari 2013 kemarin Barisan Rakyat Anti Korupsi Jawa Barat (Barak Jabar) menggelar demonstrasi di depan gedung KPK, Jakarta. Jauh-jauh ke Jakarta, mereka mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi sebesar Rp.460 miliar terkait dana bantuan sosial Gubernur Ahmad Heryawan. Sebelumnya, Aher juga “diserang” oleh rekannya dulu di PKS, Yusuf Supendi terkait dugaan korupsi dana bansos.
Pemprov Jabar menerapkan sistem yang ketat dalam penyaluran dana bansos. Sistem elektronik dipakai untuk menjamin transfer uang dari rekening ke rekening sehingga memperkecil kesempatan penyimpangan. Upaya untuk memanipulasi korupsi juga pernah dilakukan Pemprov Jabar dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Siswa. Tanggal 18 Januari 2013, Gubernur menggelontorkan dana BOS senilai Rp.984 miliar ke rekening masing-masing penanggungjawab sekolah. Berbeda halnya seperti pada tahun 2011 yang pencairan dana BOS melalui Kabupaten/Kota, pada tahun 2012 dan 2013 ini dana langsung ditransfer ke sekolah. Harapannya dengan sistem tersebut pencairan dana menjadi lancar. Selain pencairan dana BOS yang langsung ke rekening setiap sekolah, Dinas Pendidikan Jawa Barat juga membuat terobosan baru melalui software pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui software ini, penyaluran dana BOS dapat dipantau dengan mudah untuk mencegah penyelewengan dan kesalahan pelaporan, dan yang paling penting tepat sasaran.
Aher memang gubernur yang dengan tegas menyatakan Pemerintah Jawa Barat siap menjadi teladan berantas korupsi. Sang Istri, Netty Heryawan, mendukung penuh sikap suaminya tersebut. Bahkan ia dengan lantang menyatakan akan menyediakan peti mati apabila Aher terbukti korupsi.
4.Jalan rusak
Menjelang liburan hari-hari besar agama dan liburan akhir tahun banyak yang mengeluhkan bahwa jalan di Jawa Barat banyak yang rusak, terutama di Jalur Pantura. Yang menjadi kambing hitam tentu saja Pemprov Jabar. Lha wong jalannya ada di Jawa Barat, yang salah berarti gubernurnya dong?
Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Guntoro, saat menggelar konferensi pers 2012 lalu menyatakan bahwa Jawa Barat memiliki jalan provinsi sepanjang 2.191,9 km, sedangkan jalan nasional di Jawa Barat sepanjang 1.251 km. Pada tahun 2012 pula Pemprov Jabar akan mengambil alih 400 km jalan kabupaten yang rusak parah. Adanya pembagian jalan kabupaten dan jalan provinsi ini sering menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa jalan yang rusak adalah milik provinsi, sementara jalan yang mulus milik kabupaten dan kota.
