Mohon tunggu...
aar cahya
aar cahya Mohon Tunggu... -

educated

Selanjutnya

Tutup

Politik

Lima Indikasi Budaya Manipulasi DPT Inhil

12 Juli 2013   21:56 Diperbarui: 24 Juni 2015   10:38 202
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Forum mahasiswa inhil menemukan lima indikasi manipulasi data daftar pemilih tetap. Kasus itu ditemukan di Daerah Pemilihan Inhil.

“Modus penggelembungan ditemukan di kecamatan keritang dan kemuning,” kata anggota Mahasiswa yang baru saja pulang survey dilapangan dengan swadaya dana sendiri.

Indikasi manipulasi data itu diketahui setelah setelah tim mahasiswa melakukan pencocokan data antara DPT dan data kependudukan yang dimiliki pemilih.

Indikasi pertama adalah nama pemilih sama dengan data yang tercantum dalam DPT. Namun, Nomor Induk Kependudukan (NIK) antara yang terdata di DPT dan data kependudukan berlainan.

Kedua, nama pemilih tidak cocok dengan data di DPT, padahal NIK yang tercantum di sana sama.

Temuan tim mahasiswa yang ketiga adalah kombinasi NIK yang seharusnya terdiri angka-angka, namun ternyata dimanipulasi sedemikian rupa dengan memasukan huruf. perwakilan mahasiswa  mengatakan hal itu sebagai upaya modifikasi kombinasi data.

“Kami juga menemukan model, di mana setiap 300 data, terjadi perubahan NIK dengan huruf,” kata dia.

Keempat, nama pemilih yang terdata sama, begitu juga dengan NIK-nya. Namun, pemilih itu terdaftar di dua Tempat Pemungutan Suara. para mahasiswa mengatakan modus ini sebagai metode duplikasi data.

Temuan indikasi manipulasi lainnya adalah menggunakan modifikasi kombinasi. Artinya, pemilih yang terdata di DPT sebenarnya tidak ada. “Jadi, terdapat nama fiktif yang tidak ada dalam daftar penduduk,” kata dia.

Dia mengatakan praktek itu dilakukan dengan sistematis dan hanya dapat dilakukan orang yang memiliki akses data di Komisi Pemilihan Umum.

Itulah sebabnya, para mahasiswa mengajak semua calon bupati melakukan cross check data untuk meminimalisir kecurangan pemilihan umum.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun