Menakar Persistensi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Ketimpangan pendapatan menjadi hal krusial yang melekat disetiap negara, baik itu negara maju maupun negara emerging markets. Dalam fenomenanya, khusunya dalam kasus Indonesia sendiri tingkat ketimpangan pendapatan yang di proksikan dengan indeks gini menunjukkan angka ketimpangan pendapatan yang masih tinggi. berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indeks gini Indonesia menunjukkan laju ketimpangan pendapatan yang fluktuatif dengan angka yang masih relatif tinggi. meskipun sepanjang tahun 2013 hingga 2022 laju indeks gini yang menunjukkan tren penurunan. 

Meskipun demikian, angka indeks gini juga dinilai masih relatif tinggi. disisi lain, meskipun Indonesia berhasil menurunkan angka ketimpangan pendapatan di angka 0,413 di tahun 2013 menjadi 0,381 di bulan September 2022. tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah yakni ketika indeks gini suatu negara menyentuh angka kurang dari 0,35. Melebarnya laju ketimpagan pendapatan mengindikasikan melebarnya tingkat kemiskinan di suatu negara.

Angka ketimpangan pendapatan yang masih dalam kategori tinggi berimbas pada perekonomian suatu negara salah satunya berimbas pada melemahnya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara yang diproksikan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto per kapita. Angka ketimpangan pendapatan yang tinggi berimbas pada menurunnya daya beli yang terbatas yang berakhir pada penurunan permintaan akan barang dan jasa. Jika melihat tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia sepanjang tahun 2013 hingga 2022 menunjukkan peningkatan, meskipun angka Produk Domestik Bruto per kapita di tahun 2020 menyentuh angka negatif sebesar -2,9 % yang kita tahu sendiri pada tahun tersebut terjadi krisis kesehatan yang melemahkan perekonomian nasional. Pasca krisis kesehatan, pertumbuhan Produk Domestik Bruto per kapita menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2023 mencapai angka 4,6%. Disamping tren pertumbuhan Produk Domestik Bruto per kapita yang menunjukkan tren peningkatan, angka ketimpangan pendapatan masih relatif tinggi. fenomena ini dapat dinilai bahwasanya tren peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Bruto per kapita tidak dirasakan oleh semua lapisan masyarakat atau pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh lapisan masyrakat tertentu. 

world Bank memaparkan empat hal yang mendasari ketimpangan pendapatan di Indonesia yang cenderung persistensi di angka yang tinggi. pertama, ketimpangan peluang. Masa depan anak dari keluarga miskin dipengaruhi oleh tempat lahir mereka serta latar belakang tingkat Pendidikan orang tua. Hal ini berimbas pada peluang mereka kedepannya. Kedua ketimpangan pasar tenaga kerja, dimana pekerja dnegan keterampilan tinggi dan terdidik menerima gaji yang lebih besar sedangkan tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang dalam mengembangkan keterampilan mereka. Dimana mereka terjerat dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah serta pemasukan yang rendah. Ketiga konsentrasi kekayaan. Dimana masyarakat dengan aset keuangan yang tinggi seperti saham, property maupun asset lainnya yang bernilai tinggi turut berkontribusi pada tingkat ketimpangan pendapatan pada saat ini dan dimasa depan. Keempat, ketimpangan dalam mengahadapi guncangan. Indonesia dengan kategori negara berkembang tentunya sangat rentan akan guncangan ekonomi global maupun nasional. Imbasnya yakni masyarakat miskin dan rentan yang begitu terdampak sebab hal ini meneurunkan kemampuan mereka dalam mendapatkan pemasukan dan emlakukan investasi kesehatan dan pendidikan. 

Tentunya, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penekanan laju ketimpangan pendapatan agar terjadi sinkronisasi antara tren peningkatan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto dan tingkat ketimpangan pendapatan. Upaya yang telah dilakukan sejauh ini yakni meliputi pertama, kebijakan penrunan kemiskinan melalui stabilisasi harga pangan, pengurangan beban penduduk miskin dan subsidi tepat sasaran (program-program bantuan sosial. Kedua, penurunan angka stunting melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar publik di tingkat lokal. 

Ketiga, kebijakan pemberian peluang pekerjaan melaui peningkatan keahlian dan sertifikasi, magang, kemitraan tentang industri dan investasi yang menyerap tenaga kerja besar. Keempat, kebijakan penurunan tingkat ketimpangan kekayaan melalui pajak atau subsidi, program afirmasi yang efektif, penuntasan NIK serta kredit UMKM pertanian dan perikanan. Kelima, penguatan industri berbasis rakyat melalui penguatan industri kecil strategis, pemaksimalan potensi lokal perhutanan sosial, reforma agrarian, peningkatan skala usaha petani da nelayan serta pengembangan destinasi wisata. Upaya yang dilakukan pemerintah guna menekan angka ketimpangan pendapatan dinilai mampu menurunkan angka ketimpangan pendapatan dibuktikan dengan tren penurunan angka ketimpangan pendapatan meskipun angkanya masih relatif tinggi. 

 

Oleh Riri Syafa'atin