Mohon tunggu...
Erna Joesoef
Erna Joesoef Mohon Tunggu... profesional -

bekerja melayani dan memberi adalah ibadah sosial, dan tidak dapat kita ganti dengan ibadah pribadi.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Kapan Jokowi Ahok Membuat Gebrakan Masalah KB?

18 Februari 2014   00:19 Diperbarui: 24 Juni 2015   01:44 82
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
13934135401071557295

[caption id="attachment_324880" align="aligncenter" width="620" caption="Ilustrasi/Admin (Shutterstock)"][/caption]

Sejak pelantikan Jokowi Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI tanggal 16 Oktober 2012,  seingat saya tidak pernah masalah KB dicetuskan dalam pidatonya. Apa yang menjadi prioritas beliau sebagai agenda kerja awal adalah kesehatan (Kartu Jakarta Sehat) , pendidikan (Kartu Jakarta Pintar), pencegahan banjir, relokasi penduduk bantaran sungai, penertiban pedagang kaki lima Tanah Abang, Pasar Minggu, kemudian masalah sampah. Tetapi masalah KB sama sekali tidak pernah disinggung.

Penduduk DKI ini sudah padat sekali. Cobalah kita turun, blusukan, ke kampung-kampung di DKI, gang-gang kecil dan sempit hati-hati Anda jatuh tersandung anak, bukan tersandung batu. Di mana-mana anak, hasil produksi rumah tangga yang tidak menerapkan KB. Sesuai anjuran BKKBN, seharusnya dua anak cukup. Kenyataannya ada yang tiga (dua masih kurang), empat, lima dst.. Ujung tombak pemerintahan di lapangan seperti Camat atau Lurah tidak pernah berbicara masalah KB, mungkin tidak ada instruksi dari wali kota, ke hulunya tidak ada instruksi dari gubernur. Seperti bukan prioritas saja. Padahal menurut saya, KB adalah masalah krusial saat ini. Target BKKBN gagal, tidak tercapai. Angka kelahiran stagnan 2,6. Target angka kelahiran 2,1 tidak tercapai sehingga target kemudian diubah menjadi 2,36.

Apabila jumlah kelahiran/pertambahan penduduk tidak terkendali seperti sekarang bisa dibayangkan seperti apa Jakarta nanti. Berapa pun bus disediakan tidak akan cukup. Kemacetan semakin parah karena jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah seiring kebijakan mobil murah juga semakin banyaknya manusia Jakarta yang ingin membeli kendaraan bermotor. Berapa bahan bakar yang dibutuhkan, berapa biaya untuk JKN/KJS, Kartu pintar, berapa ribu unit rumah susun harus disediakan/dibangun untuk menampung jumlah penduduk yang terus menerus bertambah, berapa jumlah pengangguran karena tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup. Belum kebutuhan listrik, air bersih dll..

Kapan Jokowi Ahok membuat gebrakan masalah KB?

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun