[Foto Diambil Oleh Fotographer Kajian FISH : Nursaudah berkata dengan lantang bahwa Indonesia butuh Kedaulatan Pangan bukan Ketahanan Pangan ]
Yogyakarta, FISH — Nursaudah Al Arifah, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada sekaligus pegiat aksi sosial UGM membuat seluruh audiens di gedung Nation Building Corner Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menatapnya tanpa henti pada Senin,23 Maret 2013. Pasalnya audiens melihat penyampaian Mbak Udah (panggilan sapaan) pada Kajian Pertama Forum Sosial Humaniora(FISH) Pascasarjana UGM sangat cerdas dan mendalam. Berkali – kali Mbak Udah menyampaikan bahwasanya saat ini Indonesia sudah siap melaksanakan Kedaulatan Pangan bukan hanya dalam kapasitas Ketahanan Pangan saja. Acaranya ini semakin menarik dan interaktif dengan dipandu Ripto Mukti Wibowo, Kepala Bidang Humas FISH selaku moderator dalam kajian kedaulatan Pangan FISH.
Nur Saudah memaparkan fungsi kedaulatan pangan tidak hanya membuat bangsa Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam bidang pokok, misalnya : beras, susu tetapi mampu menciptakan komoditas unggulan setiap daerah. Kedaulatan ini bukan dalam artian bangsa ini tidak diperkenankan melakukan impor. Impor tetap bisa dilakukan dengan syarat bahan barang yang diimpor adalah bahan pokok. Masalah utama dalam Kedaulatan Pangan adalah karena Indonesia belum siap melakukan industrialisasi pada tiap daerah/desa, masalah sistem distribusi logistik, rendahnya aksebilitas terhadap modal. Dan pemain utama harga pasar dalam hal ini bahan pokok harusnya tidak hanya didominasi oleh Bulog dan Kementerian Perdagangan.
Bulog sebagai lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras harus mampu mengalokasikan dana untuk impor yang akan digunakan sebagai cadangan secara tepat apabila terjadi bencana alam dan pengalokasian raskin (beras miskin). Seperti kita tahu bahwa raskin yang diberikan kepada masyarakat kondisinya tidak terlalu bagus. Seharusnya masalah ini dapat ditangani seperti pada jaman Soeharto yaitu adanya “Operasi Semut” untuk memastikan beras dari petani dijual ke bulog dengan harga pasar dengan kualitas bagus. Evaluasi dari Kementrian Pertanian sangat dibutuhkan karena keinginan untuk tidak mengimpor belum bisa diimbangi dengan kebutuhan dalama negeri yang semakin meningkat.
Nur Saudah juga menjelaskan bahwa Sistem logistik Indonesia menduduki nomor enam di ASEAN. Solusi alternatif adalah merubah paradigma untuk menggunakan produksi lokal. Contohnya daerah yang menjadikan makanan sagu sebagai makanan pokok mereka. Kondisi ini diperparah dengan di Indonesia belum ada subsidi untuk distribusi, misalnya ekspor sapi dari Australia lebih murah daripada membeli sapi Indonesia, membeli apel Thailand lebih murah dari apple Batu Malang.
[Foto Diambil Oleh Fotographer Kajian FISH : Kajian Kedaulatan Pangan dipandu
Kepala Bidang Humas FISH Ripto Mukti Wibowo dengan sangat interaktif ]
Dalam Kajian tersebut juga dijelaskan mengapa kedaulatan pangan harus dijadikan salah satu fokus utama bangsa ini. Bangsa ini dengan penduduk yang sangat beragam dan besar jumlah menuntut melakukan industrialisasi di setiap daerah sesegera mungkin. Harapanya di setiap daerah atau desa mampu menciptakan komoditas unggulan dan membuat desa tersebut menjadi produktif. Setidaknya satu desa harus ada satu produk dan jangan terlalu menggantungkan kepada Pemerintah. Selain itu perbaikan kualitas dan produktivitas petani melalui jaminan pupuk, pemasaran dan sebagainya harus selalu dikontrol sehingga hasil produksi bisa bersaing dengan produk impor.
Nur Saudah berharap para akademisi juga harus turun ke lapangan dan melakukan pengembangan teknologi pertanian sehingga mampu membantu para petani dalam mengelola pertaniannya. Selain itu, Pemerintah wajib membatasi impor bahan kebutuhan dari luar negeri dan menghentikan ekspor bahan baku mentah serta memenuhi kebutuhan dengan hasil produksi dalam negeri. (Ripto Mukti Wibowo/ FISHPascaUGM)
