Dikutip dari Republika.co.id, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI FadliZon menyarankan Presiden Joko Widodo mengganti mobil kepresidenan yang beberapa kali mogok dengan mobil Esemka. Politikus Partai Gerindra itu juga menyarankan mobil dinas menteri baru menggunakan mobil Esemka.
"Ya kalau gitu Pak Jokowi seperti yang saya bilang waktu itu, ganti dong dengan mobil Esemka yang dibangga-banggakan. Saya kira itu 'spirit'-nya akan bagus, kan sudah diproduksi," katanya, di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Jumat (6/9).
***
Hal itu dikatakan Fadli Zon untuk menanggapi kabar terbaru tentang mogoknya Mobil Kepresidenan RI-1, Mercedes-Benz S600 Guard di Kalimantan Barat saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di provinsi tersebut.
Tercatat ini adalah untuk keempat kalinya mobil RI-1 yang telah berumur sekitar 10 tahun peninggalan Presiden SBY tersebut mogok, yakni dua kali di Jawa Tengah, lalu di Magetan, Jawa Timur, dan kemudian di Kalimantan Barat.
Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon juga sebagai tanggapannya terhadap pabrik mobil Esemka yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi. Fadli Zon menganggap pemerintah tidak jujur dan transparan mengenai pembuatan komponen atau suku cadangnya yang bukan komponen nasional mayoritas.
***
Sebagai Wakil Ketua DPRRI, seharusnya Fadli Zon malu dengan dirinya sendiri mengenai usulannya itu. Tidak tahu atau pura-pura bidohkah Fadli Zon mengenai standar mobil kepresidenan di tiap negara?
Bukankah mobil kepresidenan di setiap negara di dunia ini harus memenuhi standar teknis seperti handal, tangguh, aman serta layak (dari segi kenyamanan) meskipun tingkatan yang dimilikinya berbeda satu-sama lain bergantung kemampuan suatu negara?
Fadli Zon yang terhormat, mobil kepresidenan itu juga dapat menggambarkan kemampuan sebuah negara serta kewibawaan sebuah negara, bagaimana mereka dapat menyediakan kendaraan yang aman dan nyaman kepada presidennya dalam beraktivitas.
